8 Bukti Prancis Kehilangan Pengaruh Neokolonialisme di Afrika
Selasa, 26 September 2023 - 13:35 WIB
Foto/Reuters
Meskipun negara-negara Sahel telah dibebaskan pada abad ke-20, banyak dari negara-negara tersebut masih dikuasai oleh bekas penjajah mereka selama era Perang Dingin dan seterusnya.
“Untuk mencegah masuknya Soviet dan Tiongkok, 'Francafrique' diciptakan dengan Niger dan Chad sebagai landasannya, dengan Perancis diberi mandat untuk mempertahankan wilayah tersebut di blok Barat sebagai imbalan atas kelanjutan pemerintahan neokolonial, demokratisasi dan pembangunan palsu, serta eksploitasi sumber daya yang terus-menerus," jelas Raffone.
Kemudian, setelah intervensi NATO di Libya pada tahun 2011, yang membuat Afrika Utara tidak stabil dan membuka pintu bagi para ekstremis dan teroris dari segala kalangan, “Prancis dan Amerika telah merangkum wilayah tersebut dalam logika ‘anti-terorisme’ (anti-jihadisme). juga melibatkan UE yang menutupi operasi di balik demokratisasi, hak asasi manusia, dan proses pemilu (program-program yang diakui UE gagal)," ujar Raffone.
Foto/Reuters
“Pemilu Bazoum (2021) yang curang, meskipun presiden resminya demokratis, adalah upaya terakhir untuk mempertahankan status quo,” kata Raffone. “Pada tanggal 26 Juli 2023, perjanjian ini runtuh secara permanen tanpa campur tangan kekuatan asing (proses ini merupakan proses dalam negeri dengan lebih dari 70% masyarakat mendukungnya).”
Sebelumnya, Prancis terpaksa mundur dari Mali, yang pemerintahannya sangat tidak puas dengan kegagalan Operasi Barkhane anti-teror Prancis, dan bahkan menuduh Paris membantu pemberontak Tuareg dan kelompok Islamis.
Begitu pula dengan warga Burkina Faso dan Niger yang menyatakan penolakannya terhadap kehadiran pasukan Prancis. Pemerintah Prancis mengumumkan penarikan diri dari Mali pada Juni 2021, dan menyelesaikannya pada Agustus 2022. Setelah menarik diri, Paris merelokasi sebagian pasukannya ke Niger. Pada saat itu, Presiden Niger Bazoum dipandang oleh Istana Elysee sebagai sekutu setianya.
Meskipun negara-negara Sahel telah dibebaskan pada abad ke-20, banyak dari negara-negara tersebut masih dikuasai oleh bekas penjajah mereka selama era Perang Dingin dan seterusnya.
“Untuk mencegah masuknya Soviet dan Tiongkok, 'Francafrique' diciptakan dengan Niger dan Chad sebagai landasannya, dengan Perancis diberi mandat untuk mempertahankan wilayah tersebut di blok Barat sebagai imbalan atas kelanjutan pemerintahan neokolonial, demokratisasi dan pembangunan palsu, serta eksploitasi sumber daya yang terus-menerus," jelas Raffone.
Kemudian, setelah intervensi NATO di Libya pada tahun 2011, yang membuat Afrika Utara tidak stabil dan membuka pintu bagi para ekstremis dan teroris dari segala kalangan, “Prancis dan Amerika telah merangkum wilayah tersebut dalam logika ‘anti-terorisme’ (anti-jihadisme). juga melibatkan UE yang menutupi operasi di balik demokratisasi, hak asasi manusia, dan proses pemilu (program-program yang diakui UE gagal)," ujar Raffone.
3. Intervensi Politik Prancis Gagal
Foto/Reuters
“Pemilu Bazoum (2021) yang curang, meskipun presiden resminya demokratis, adalah upaya terakhir untuk mempertahankan status quo,” kata Raffone. “Pada tanggal 26 Juli 2023, perjanjian ini runtuh secara permanen tanpa campur tangan kekuatan asing (proses ini merupakan proses dalam negeri dengan lebih dari 70% masyarakat mendukungnya).”
Sebelumnya, Prancis terpaksa mundur dari Mali, yang pemerintahannya sangat tidak puas dengan kegagalan Operasi Barkhane anti-teror Prancis, dan bahkan menuduh Paris membantu pemberontak Tuareg dan kelompok Islamis.
Begitu pula dengan warga Burkina Faso dan Niger yang menyatakan penolakannya terhadap kehadiran pasukan Prancis. Pemerintah Prancis mengumumkan penarikan diri dari Mali pada Juni 2021, dan menyelesaikannya pada Agustus 2022. Setelah menarik diri, Paris merelokasi sebagian pasukannya ke Niger. Pada saat itu, Presiden Niger Bazoum dipandang oleh Istana Elysee sebagai sekutu setianya.
4. ECOWAS Tak Punya Nyali
Lihat Juga :
tulis komentar anda