Arab Saudi Hukum Siswi Selama 18 Tahun Penjara karena Tweet, Mohammed bin Salman Malu

Namun, para pembela HAM dan pengacara Arab Saudi menepis komentar calon raja Arab Saudi itu. Menurut mereka, tindakan keras terhadap pengguna media sosial berkorelasi dengan naiknya kekuasaan dan pembentukan badan peradilan baru yang mengawasi tindakan keras terhadap para pengkritiknya.

“Dia mampu, dengan satu kata atau satu goresan pena, dalam hitungan detik, untuk mengubah undang-undang jika dia mau,” kata Taha al-Hajji, seorang pengacara Arab Saudi dan konsultan hukum di European Saudi Organisation for Human Rights, kepada Middle East Eye, yang dilansir Senin (25/9/2023).

Menurut Joey Shea, peneliti Arab Saudi di Human Rights Watch, Ghamdi dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang kontraterorisme yang disahkan pada tahun 2017, tak lama setelah Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota.

Undang-undang tersebut dikritik karena memberikan definisi yang luas mengenai terorisme.

Demikian pula, dua badan baru—Kepresidenan Keamanan Negara dan Kantor Kejaksaan—didirikan berdasarkan dekrit kerajaan pada tahun yang sama.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan bahwa perombakan aparat keamanan kerajaan pada tahun 2017 telah secara signifikan memungkinkan penindasan terhadap suara-suara oposisi di Saudi, termasuk suara para pembela hak asasi perempuan dan aktivis oposisi.

“Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan hal baru di bawah kepemimpinan MBS [Mohammed bin Salman], dan sungguh menggelikan jika dia menyalahkan pihak kejaksaan ketika dia dan otoritas senior Saudi memegang begitu banyak kekuasaan atas kejaksaan dan aparat politik secara lebih luas,” kata Shea.