China Ingin Gabungkan Islam dengan Konghucu dan Rilis Al-Qur'an Versinya Sendiri

BEIJING - Radio Free Asia (RFA), media yang didanai Amerika Serikat (AS), menyoroti upaya China untuk menggabungkan Islam dengan Konghucu untuk komunitas Uighur di Xinjiang.

Salah satu caranya, mereka ingin merilis Al-Qur'an versinya sendiri—yakni berbahasa Mandarin yang ditafsirkan dengan Konfusianisme atau Konghucu.

Pada akhir Juli, sekelompok pejabat pemerintah dan akademisi China bertemu di Urumqi untuk membahas bagaimana Xinjiang menerapkan rencana nasional untuk "sinicize" atau “mensinifikasi” Islam.



Para pejabat tersebut tidak mengungkit situs-situs keagamaan yang telah dihancurkan oleh China, atau buku-buku Islam yang telah dibakar oleh China, atau orang-orang Uighur yang telah “dididik ulang” di kamp konsentrasi untuk mendapatkan petunjuk tentang keyakinan Islam. Demikian ringkasan laporan kantor berita Xinhua.



Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan rencana terpisah dari Partai Komunis China (PKC).

Namun rencana yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu kerangka kerja lima tahun yang diluncurkan pada tahun 2018, belum sepenuhnya dilaksanakan. Menurut mereka, Islam sendiri membutuhkan lebih banyak rekayasa.

Menguip laporan RFA, Kamis (21/9/2023), secara khusus, China perlu berbuat lebih banyak untuk “menyatukan Islam dengan Konfusianisme".

Untuk mencapai hal ini, mereka perlu merilis Al-Qur’an baru berbahasa Mandarin yang diterjemahkan dan diberi anotasi yang selaras dengan “semangat zaman".

“Mensinifikasi Islam di Xinjiang harus mencerminkan aturan sejarah tentang bagaimana masyarakat berkembang, melalui konsolidasi kekuatan politik, pengamanan masyarakat, dan konstruksi budaya,” kata Wang Zhen, seorang profesor di Institut Sosialisme Pusat China, yang merupakan sponsor acara tersebut.

Lembaga ini adalah bagian dari Kelompok Kerja Front Bersatu Partai Komunis, yang mengendalikan urusan agama China. Ini menghasilkan rencana sinisasi.

Partai Komunis Pandang Agama sebagai Ancaman

Partai Komunis China atau PKC telah lama memandang agama—dan anggapan mereka terhadap kekuatan apa pun di atas—sebagai ancaman.

Selama beberapa dekade, mereka cenderung menganiaya Muslim Uighur dengan cara yang sama, dengan slogan propaganda yang berbeda, dan dengan intensitas yang semakin meningkat.

Namun saat ini, setelah kampanye yang disebut Amerika Serikat sebagai genosida, partai tersebut secara praktis telah menghapuskan praktik publik Islam di Xinjiang yang tidak diawasi secara langsung oleh AS.

Kini mereka sedang berusaha mengatasi kekusutan dalam versi baru Islam yang diharapkan dapat mengikat Muslim China, termasuk Muslim Uighur, agar lebih dekat dengan negara.

“Tujuan akhir dari sinifikasi adalah untuk memungkinkan adanya pengawasan yang lebih besar,” kata David Stroup, dosen Studi China di Universitas Manchester.

“Mereka ingin mengendalikan segalanya.”

Rencana 32 Poin China

Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping pertama kali menyebutkan “sinifikasi” agama di China dalam pidatonya pada tahun 2015. Dia menyebutkan sinifikasi Islam secara khusus pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, partai tersebut telah menyusun rencana nasional untuk “mensinifikasi” masing-masing dari tiga agama monoteistik utama di negara tersebut: Protestan, Katolik, dan Islam, yang akan diterapkan selama lima tahun ke depan.

Menurut China Law Translate, ada rencana 32 poin untuk Islam yang menyoroti masalah-masalah di beberapa bidang yang tidak dapat diabaikan.

"Beberapa tempat telah dipenuhi dengan ideologi ekstremis agama," kata lembaga tersebut.

Sebagai contoh, kata lembaga itu, masjid meniru arsitektur asing, umat Islam mengenakan pakaian asing, dan label makanan halal diterapkan secara berlebihan.

“Beberapa meniadakan ideologi tradisional Islam Tiongkok,” imbuh lembaga itu merinci sebagaian dari rencana 32 poin.

Sebagai tanggapan, antara lain, PKC tersebut akan memperkuat personel keagamaannya, menjelaskan dengan benar Al-Quran dan Hadits dalam versi baru yang diberi penjelasan, dan mempromosikan penggunaan Konfusianisme untuk menafsirkan kitab suci.

Menggunakan Konfusianisme untuk menafsirkan kitab suci merujuk pada kumpulan terjemahan Islam Dinasti Qings dan tulisan-tulisan dalam bahasa China, yang dalam ilmu pengetahuan Barat dikenal sebagai Kitab Han, yang menggunakan konsep-konsep konfusianisme untuk menguraikan teologi Islam.

Teks-teks tersebut diproduksi di China bagian timur, tidak pernah diedarkan di wilayah Uighur, dan tidak diakui dalam tradisi Islam Uighur.

“PKC mengidentifikasi ini sebagai satu-satunya praktik keagamaan yang benar di China,” kata Stroup.

“Menggunakan pembingkaian seperti ini, untuk menyelaraskan Islam dengan konfusianisme, menyelaraskan Islam dengan tradisi China, adalah pembacaan sejarah yang sangat selektif.”

Selain terjemahan bahasa Mandarin, PKC sedang mempertimbangkan terjemahan Al-Qur'an Uighur yang baru dan berbahasa sinifikasi. Banyak Muslim Uighur menyukai terjemahan bahasa Arab-Uighur tahun 1980-an yang ditulis oleh ulama Muhammad Salih.

Namun toko buku berhenti menyediakannya sekitar tahun 2010. Mereka menggantinya dengan terjemahan kelompok yang banyak dikritik, yang dijual seharga 1.000 yuan.

Salih meninggal dalam tahanan polisi pada tahun 2018, pada usia 82 tahun.

“Waktu selalu berubah, masyarakat selalu membaik, sehingga pemahaman kita terhadap kitab-kitab klasik seperti Al-Qur’an juga harus berubah,” kata Profesor Universitas Peking, Xue Qingguo, menurut laporan Xinhua pada konferensi Urumqi.