Putin akan Pergi ke Luar Negeri pada Musim Gugur

MOSKOW - Ada kunjungan luar negeri dalam jadwal Presiden Rusia Vladimir Putin pada musim gugur ini, menurut Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov.

Para jurnalis bertanya kepada Peskov pada Senin (28/8/2023) apakah Putin berencana melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu dekat, mengingat ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuknya oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

“Kunjungan semacam itu direncanakan, ya untuk musim gugur,” jawab juru bicara tersebut.



Namun, dia menolak menyebutkan tujuan spesifiknya, dengan mengatakan, “Kami akan memberi tahu Anda tentang hal itu pada waktunya. Untuk alasan yang jelas, kami tidak ingin mengumumkan hal ini sebelumnya.”

Peskov juga mengonfirmasi pertemuan antara Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sedang direncanakan dan akan berlangsung “segera”.

“Pengumuman resmi mengenai tanggal dan tempatnya akan diharapkan segera,” ungkap dia.

Pada awal Agustus, kantor Erdogan menyatakan pemimpin Rusia tersebut akan tiba di Turki untuk melakukan pembicaraan.



Namun, media Turki kemudian melaporkan pertemuan tersebut kemungkinan akan berlangsung di Rusia.

Sumber diplomatik mengatakan kepada Tass pekan lalu bahwa kedua pemimpin akan bertemu di resor Sochi di Rusia pada 4 September.

Pada Senin, Bloomberg melaporkan, mengutip para pejabat Turki, bahwa pembicaraan antara Putin dan Erdogan dapat dilakukan di Moskow pada tanggal 8 September, dengan fokus pada kebangkitan kembali kesepakatan gandum di Laut Hitam.

Putin berpartisipasi dalam KTT BRICS yang berlangsung di Afrika Selatan pekan lalu melalui tautan video.

Delegasi Rusia di Johannesburg dipimpin Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Pada Jumat, Kremlin mengumumkan pemimpin Rusia tersebut tidak berencana menghadiri secara pribadi pertemuan para pemimpin G20 yang akan diadakan di New Delhi pada 9-10 September.

Pada Maret, ICC secara resmi menuduh Putin dan komisaris Rusia untuk hak-hak anak melakukan “pemindahan penduduk secara paksa,” mengacu pada evakuasi anak di bawah umur dari zona perang di tengah pertempuran di Ukraina.

Moskow menolak tudingan tersebut sebagai tuduhan palsu. Rusia menuduh pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut melakukan kompromi politik.

Rusia, yang tidak pernah meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 yang membentuk ICC, juga menyatakan badan tersebut tidak mempunyai wewenang atas hal tersebut.