6 Masalah Hukum yang Dihadapi Mantan Presiden AS Donald Trump
Sabtu, 29 Juli 2023 - 20:42 WIB
WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap optimistis dengan perebutan nominasi calon presiden dari Partai Republik. Dia menyakini bahwa dirinya mampu mengalahkan Presiden AS Joe Biden yang akan kembali bertarung pada pemilu 2024.
Meskipun percaya diri, Trump menghadapi serangkaian skandal hukum yang menjeratnya. Itu menjadi penghalang utama baginya untuk melaju dalam pertarungan menuju Gedung Putih.
Foto/Reuters
Jaksa Agung AS Merrick Garland sedang menyelidiki peran Trump dalam tindakan seputar kekalahannya dalam pemilihan presiden 2020 yang berpuncak pada serangan mematikan pendukung Trump di US Capitol pada 6 Januari 2021.
Trump mengatakan pengacaranya bertemu pada hari Kamis dengan pejabat Departemen Kehakiman AS, sebagai tanda dakwaan akan segera datang.
Trump mengatakan di platform Truth Social bahwa Departemen Kehakiman belum memberi tahu pengacaranya kapan tindakan itu mungkin dilakukan.
Para pejabat bersaksi bahwa selama bulan-bulan terakhirnya menjabat, Trump menekan mereka dengan klaim penipuan pemilih palsu.
Penyelidikan federal juga memeriksa plot untuk menyerahkan daftar pemilih palsu untuk memblokir anggota parlemen AS untuk mengesahkan kemenangan Biden.
Meskipun percaya diri, Trump menghadapi serangkaian skandal hukum yang menjeratnya. Itu menjadi penghalang utama baginya untuk melaju dalam pertarungan menuju Gedung Putih.
Berikut adalah 6 masalah hukum yang dihadapi mantan Presiden AS Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik tahun 2024. Trump, 77, menyangkal semua tuduhan tersebut.
1. Serangan Gedung Capitol
Foto/Reuters
Jaksa Agung AS Merrick Garland sedang menyelidiki peran Trump dalam tindakan seputar kekalahannya dalam pemilihan presiden 2020 yang berpuncak pada serangan mematikan pendukung Trump di US Capitol pada 6 Januari 2021.
Trump mengatakan pengacaranya bertemu pada hari Kamis dengan pejabat Departemen Kehakiman AS, sebagai tanda dakwaan akan segera datang.
Trump mengatakan di platform Truth Social bahwa Departemen Kehakiman belum memberi tahu pengacaranya kapan tindakan itu mungkin dilakukan.
Para pejabat bersaksi bahwa selama bulan-bulan terakhirnya menjabat, Trump menekan mereka dengan klaim penipuan pemilih palsu.
Penyelidikan federal juga memeriksa plot untuk menyerahkan daftar pemilih palsu untuk memblokir anggota parlemen AS untuk mengesahkan kemenangan Biden.
Lihat Juga :
tulis komentar anda