5 Kudeta yang Sukses di Afrika, Mayoritas Dipicu Kekecewaan Para Jenderal

NIGER - Militer masih menjadi kekuatan yang disegani karena memiliki senjata dan pengaruh yang kuat di mayoritas negara-negara Afrika. Itu menjadikan banyak terjadi kudeta ketika para pemimpin militer mengalami kekecewaan dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Dikarenakan terlalu sering terjadi kudeta militer, peralihan paksa pemerintahan di Afrika pun terkesan biasa dan tidak menimbulkan horor yang berlebihan. Apalagi, militer juga mampu menunjukkan diri bahwa mereka adalah kekuatan yang memang mengendalikan penuh teritorial.

Berikut adalah 5 kudeta yang pernah terjadi di Afrika dalam waktu beberapa tahun terakhir.

1. NIGER

Pengawal kepresidenan Niger menahan Presiden Mohamed Bazoum di dalam istananya di ibu kota Niamey pada hari Rabu, dalam apa yang disebut oleh Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) dan Uni Afrika sebagai percobaan kudeta.



Ini menandai kudeta kesembilan atau upaya perebutan kekuasaan hanya dalam waktu tiga tahun di Afrika Barat dan Tengah. WIlayah tersebut selama dekade terakhir telah mengambil langkah untuk melepaskan reputasinya sebagai "sabuk kudeta", hanya karena ketidakamanan dan korupsi yang terus-menerus membuka pintu bagi para pemimpin militer.

2. BURKINA FASO

Tentara Burkina Faso menggulingkan Presiden Roch Kabore pada Januari 2022, menyalahkannya karena gagal membendung kekerasan oleh militan Islam.

Pemimpin kudeta Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba berjanji untuk memulihkan keamanan, tetapi serangan semakin memburuk, mengikis moral angkatan bersenjata yang menyebabkan kudeta kedua delapan bulan kemudian ketika pemimpin junta saat ini Kapten Ibrahim Traore, merebut kekuasaan pada bulan September menyusul pemberontakan.

3. MALI

Sekelompok kolonel Mali yang dipimpin oleh Assimi Goita menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keita pada Agustus 2020. Kudeta itu menyusul protes anti-pemerintah atas memburuknya keamanan, memperebutkan pemilihan legislatif, dan tuduhan korupsi.

Di bawah tekanan dari tetangga Mali di Afrika Barat, junta setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara yang dipimpin sipil yang bertugas mengawasi transisi 18 bulan ke pemilu demokratis pada Februari 2022.

Tetapi para pemimpin kudeta bentrok dengan presiden sementara, pensiunan kolonel Bah Ndaw, dan merekayasa kudeta kedua pada Mei 2021. Goita, yang pernah menjabat sebagai wakil presiden sementara, diangkat menjadi presiden.

ECOWAS mencabut beberapa sanksi terhadap Mali setelah penguasa militer mengusulkan transisi dua tahun menuju demokrasi dan menerbitkan undang-undang pemilu baru. Negara ini dijadwalkan mengadakan pemilihan presiden pada Februari 2024 untuk kembali ke pemerintahan konstitusional.

4. CHAD

Tentara Chad mengambil alih kekuasaan pada April 2021 setelah Presiden Idriss Deby terbunuh di medan perang saat mengunjungi pasukan yang memerangi pemberontak di utara.

Di bawah hukum Chad, ketua parlemen seharusnya menjadi presiden. Tetapi dewan militer turun tangan dan membubarkan parlemen atas nama memastikan stabilitas.

Putra Deby, Jenderal Mahamat Idriss Deby, diangkat sebagai presiden sementara dan ditugasi mengawasi transisi pemilu selama 18 bulan.

Pengalihan kekuasaan yang tidak konstitusional menyebabkan kerusuhan di ibu kota N'Djamena yang dipadamkan oleh militer.

5. GUINEA

Komandan pasukan khusus Kolonel Mamady Doumbouya menggulingkan Presiden Alpha Conde pada September 2021. Setahun sebelumnya, Conde telah mengubah konstitusi untuk menghindari batasan yang akan mencegahnya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, yang memicu kerusuhan yang meluas.

Doumbouya menjadi presiden sementara dan menjanjikan transisi menuju pemilu demokratis dalam waktu tiga tahun.

ECOWAS menolak batas waktu dan menjatuhkan sanksi kepada anggota junta dan kerabat mereka, termasuk membekukan rekening bank mereka. Rezim militer sejak itu mengusulkan untuk memulai transisi 24 bulan pada Januari 2023, tetapi partai-partai oposisi mengatakan mereka tidak berbuat banyak untuk menempatkan institusi dan peta jalan untuk kembali ke pemerintahan konstitusional.