Tidak Ada Oposisi, PM Terlama di Asia Ini Dipastikan Perpanjang Kekuasaan
Minggu, 23 Juli 2023 - 09:43 WIB
Anggota parlemen oposisi tahun ini telah melaporkan serangan kekerasan, dengan Human Rights Watch melaporkan pemerintah meningkatkan intimidasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap oposisi politik menjelang pemungutan suara.
Pada bulan Mei, pemerintah melarang partai oposisi utama negara itu, Partai Cahaya Lilin, karena masalah teknis. Komisi Pemilihan Nasional mengatakan partai tersebut kehilangan dokumen, yang tidak diperlukan untuk pemilihan lokal tahun lalu.
Partai Cahaya Lilin telah memenangkan 22% suara tahun lalu dan analis mengatakan Hun Sen melihat mereka sebagai ancaman potensial terhadap pemerintahannya.
Analis politik mengatakan Hun Sen menjadi semakin otoriter dalam pemerintahannya.
Awal tahun ini, tokoh oposisi terkemuka Kem Sokha dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas tuduhan pengkhianatan, dan outlet berita utama Voice of Democracy ditutup.
Ini adalah pemilu kedua berturut-turut di mana Hun Sen menargetkan institusi demokrasi dan melumpuhkan oposisi sebelum hari pemungutan suara, kata para analis.
Pada tahun 2018, Partai Rakyat Kamboja miliknya memenangkan setiap kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 125 kursi setelah aliansi oposisi utama dibubarkan oleh pengadilan yang dikontrol secara politik.
Baca Juga: Belajar dari Perang Vietnam, PM Kamboja Minta Ukraina untuk Tidak Menggunakan Bom Cluster
Tujuh belas partai lain berpartisipasi dalam pemilu tahun ini, tetapi hampir semuanya terlalu kecil, baru, atau bersekutu dengan partai yang berkuasa untuk dianggap sebagai penantang yang kredibel.
Pada bulan Mei, pemerintah melarang partai oposisi utama negara itu, Partai Cahaya Lilin, karena masalah teknis. Komisi Pemilihan Nasional mengatakan partai tersebut kehilangan dokumen, yang tidak diperlukan untuk pemilihan lokal tahun lalu.
Partai Cahaya Lilin telah memenangkan 22% suara tahun lalu dan analis mengatakan Hun Sen melihat mereka sebagai ancaman potensial terhadap pemerintahannya.
Analis politik mengatakan Hun Sen menjadi semakin otoriter dalam pemerintahannya.
Awal tahun ini, tokoh oposisi terkemuka Kem Sokha dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas tuduhan pengkhianatan, dan outlet berita utama Voice of Democracy ditutup.
Ini adalah pemilu kedua berturut-turut di mana Hun Sen menargetkan institusi demokrasi dan melumpuhkan oposisi sebelum hari pemungutan suara, kata para analis.
Pada tahun 2018, Partai Rakyat Kamboja miliknya memenangkan setiap kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 125 kursi setelah aliansi oposisi utama dibubarkan oleh pengadilan yang dikontrol secara politik.
Baca Juga: Belajar dari Perang Vietnam, PM Kamboja Minta Ukraina untuk Tidak Menggunakan Bom Cluster
Tujuh belas partai lain berpartisipasi dalam pemilu tahun ini, tetapi hampir semuanya terlalu kecil, baru, atau bersekutu dengan partai yang berkuasa untuk dianggap sebagai penantang yang kredibel.
Lihat Juga :