Mantan PM Israel: AS Bukan Lagi Sekutu Terdekat Kami
Selasa, 18 Juli 2023 - 18:06 WIB
TEL AVIV - Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid dilaporkan telah memperingatkan bahwa hubungan negaranya dengan Amerika Serikat (AS) telah sangat memburuk di bawah kepemimpinan penggantinya, Benjamin Netanyahu , sehingga Washington tidak lagi menjadi sekutu terdekat negara Zionis itu.
Lapid membuat komentar pada hari Senin di pertemuan faksi partai oposisi Yesh Atid, menurut Times of Israel. Dia berargumen bahwa pemerintah Netanyahu menghancurkan aliansi dengan AS dengan mencoba meloloskan reformasi peradilan yang kontroversial.
“Pemerintah Israel memimpin kita ke dalam krisis ini, membuat perubahan terbesar dan paling dramatis pada rezim dalam sejarah kita, tanpa mengadakan satu diskusi pun – bahkan tidak satu pun – tentang konsekuensi ekonomi, keamanan, sosial dan politik dari langkah tersebut,” kata Lapid seperti disitir dari Russia Today, Selasa (18/7/2023).
Sedangkan dalam wawancara berita Channel 12, dia berargumen bahwa negaranya sedang "terbelah dua".
“Orang Amerika mengatakan mereka tidak memiliki nilai yang sama dengan pemerintah ini. Itu mempengaruhi setiap aspek hubungan AS-Israel – perhatian mereka dan kesediaan mereka untuk meninggalkan zona nyaman demi kepentingan Israel. Mereka tidak akan melakukannya untuk pemerintahan paling ekstrem dalam sejarah negara itu,” kata Lapid, menggambarkan hubungan dengan AS berada pada titik terendah dalam sejarah.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada bulan Maret bahwa dia "sangat prihatin" tentang demokrasi Israel di tengah protes berbulan-bulan atas usulan perombakan peradilan.
"Saya khawatir mereka meluruskan ini," katanya saat itu. "Mereka tidak bisa melanjutkan jalan ini," sambungnya.
Netanyahu menanggapi dengan mengatakan Israel adalah negara berdaulat dan membuat keputusan atas kehendak rakyatnya, tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri.
Sementara Menteri keamanan nasionalnya, Itamar Ben-Gvir, mengeluarkan ucapan yang lebih pedas.
"Biden perlu memahami bahwa Israel bukan bintang lain di bendera AS. Kami adalah negara demokrasi, dan saya berharap presiden AS memahami itu,” tegasnya.
Baru-baru ini, pemerintahan Biden mengkritik persetujuan menjadikan Yerusalem Barat untuk pemukiman khusus Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Awal bulan ini, Biden juga mengecam kabinet pemerintah Israel sebagai "ekstrim" dan "bagian dari masalah" dalam konflik Palestina.
Namun pada hari Senin, Biden mengeluarkan undangan yang telah lama tertunda bagi Netanyahu untuk mengunjungi Gedung Putih akhir tahun ini.
Netanyahu menghabiskan 12 tahun sebagai perdana menteri Israel sebelum koalisi yang dipimpin oleh Lapid menggulingkannya dari kekuasaan pada Juni 2021. Dia kembali menjabat setelah memenangkan pemilu pada Desember 2022, pemungutan suara parlemen kelima Israel dalam empat tahun.
Lihat Juga: Demonstran Anti-NATO dan Pro-Palestina Mengamuk di Kanada, Bakar Mobil hingga Obrak-abrik Toko
Lapid membuat komentar pada hari Senin di pertemuan faksi partai oposisi Yesh Atid, menurut Times of Israel. Dia berargumen bahwa pemerintah Netanyahu menghancurkan aliansi dengan AS dengan mencoba meloloskan reformasi peradilan yang kontroversial.
“Pemerintah Israel memimpin kita ke dalam krisis ini, membuat perubahan terbesar dan paling dramatis pada rezim dalam sejarah kita, tanpa mengadakan satu diskusi pun – bahkan tidak satu pun – tentang konsekuensi ekonomi, keamanan, sosial dan politik dari langkah tersebut,” kata Lapid seperti disitir dari Russia Today, Selasa (18/7/2023).
Sedangkan dalam wawancara berita Channel 12, dia berargumen bahwa negaranya sedang "terbelah dua".
“Orang Amerika mengatakan mereka tidak memiliki nilai yang sama dengan pemerintah ini. Itu mempengaruhi setiap aspek hubungan AS-Israel – perhatian mereka dan kesediaan mereka untuk meninggalkan zona nyaman demi kepentingan Israel. Mereka tidak akan melakukannya untuk pemerintahan paling ekstrem dalam sejarah negara itu,” kata Lapid, menggambarkan hubungan dengan AS berada pada titik terendah dalam sejarah.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada bulan Maret bahwa dia "sangat prihatin" tentang demokrasi Israel di tengah protes berbulan-bulan atas usulan perombakan peradilan.
"Saya khawatir mereka meluruskan ini," katanya saat itu. "Mereka tidak bisa melanjutkan jalan ini," sambungnya.
Netanyahu menanggapi dengan mengatakan Israel adalah negara berdaulat dan membuat keputusan atas kehendak rakyatnya, tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri.
Sementara Menteri keamanan nasionalnya, Itamar Ben-Gvir, mengeluarkan ucapan yang lebih pedas.
"Biden perlu memahami bahwa Israel bukan bintang lain di bendera AS. Kami adalah negara demokrasi, dan saya berharap presiden AS memahami itu,” tegasnya.
Baru-baru ini, pemerintahan Biden mengkritik persetujuan menjadikan Yerusalem Barat untuk pemukiman khusus Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Awal bulan ini, Biden juga mengecam kabinet pemerintah Israel sebagai "ekstrim" dan "bagian dari masalah" dalam konflik Palestina.
Namun pada hari Senin, Biden mengeluarkan undangan yang telah lama tertunda bagi Netanyahu untuk mengunjungi Gedung Putih akhir tahun ini.
Netanyahu menghabiskan 12 tahun sebagai perdana menteri Israel sebelum koalisi yang dipimpin oleh Lapid menggulingkannya dari kekuasaan pada Juni 2021. Dia kembali menjabat setelah memenangkan pemilu pada Desember 2022, pemungutan suara parlemen kelima Israel dalam empat tahun.
Lihat Juga: Demonstran Anti-NATO dan Pro-Palestina Mengamuk di Kanada, Bakar Mobil hingga Obrak-abrik Toko
(ian)
tulis komentar anda