5 Kebijakan Volodymyr Zelensky selama Menjabat Presiden Ukraina

KYIV - Volodymyr Zelensky adalah presiden masa perang dari Ukraina. Sejak negaranya diinvasi Rusia 24 Februari 2022, dia menikmati dukungan nyaris tanpa henti dari negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS).

Lahir pada 25 Januari 1978 di Krivyi Rih, Zelensky yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Nasional Taras Shevchenko di Kyiv sebelumnya dikenal sebagai seorang komedian dan produser televisi.

Dia meraih popularitas yang luas melalui acara komedi televisi yang sukses yang diproduksinya, termasuk serial "Servant of the People" di mana dia memerankan seorang guru yang terpilih sebagai presiden.



Zelensky memasuki dunia politik pada tahun 2019 dengan mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden Ukraina. Dengan pesan anti-korupsi dan janji-janji reformasi, kampanye Zelensky memenangkan dukungan yang luas dari masyarakat Ukraina yang merasa kecewa dengan pemerintahan sebelumnya. Setelah terpilih, dia menjadi presiden termuda dalam sejarah Ukraina.

Terlepas dari karier politiknya yang kilat tapi sukses, Zelensky tak luput dari kontroversi atas kebijakannya selama menjabat sebagai presiden Ukraina.

5 Kontroversi Volodymyr Zelensky selama Jadi Presiden Ukraina

1. Buka Pintu untuk Pernikahan Sesama Jenis

Ketika Ukraina sedang perang melawan invasi Rusia, Presiden Volodymyr Zelensky pada Agustus 2022 membuat kejutan dengan membuka pintu untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya.

Itu sebagai respons atas petisi yang menyerukan agar pernikahan sesama jenis diperkenalkan di negara tersebut.

Dalam jawaban tertulis secara online, Zelensky menjelaskan bahwa tidak mungkin melegalkan pernikahan sesama jenis saat negara masih berperang, karena akan memerlukan perubahan konstitusi.

Namun dia mengatakan pemerintahnya telah mencari solusi mengenai legalisasi kemitraan sipil terdaftar di Ukraina sebagai bagian dari pekerjaan untuk membangun dan memastikan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.

Seruan untuk memperkenalkan pernikahan sesama jenis di Ukraina telah dipercepat oleh perang, karena sejumlah orang LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer) bertugas di militer.

"Kode Keluarga Ukraina mendefinisikan bahwa keluarga adalah unit utama dan utama masyarakat. Keluarga terdiri dari orang-orang yang hidup bersama, dihubungkan oleh kehidupan bersama, memiliki hak dan kewajiban bersama. Menurut Konstitusi Ukraina, pernikahan didasarkan atas persetujuan bebas dari seorang wanita dan seorang pria (Pasal 51)," tulis Zelensky di situs web Kepresidenan Ukraina.

"Konstitusi Ukraina tidak dapat diubah selama darurat militer atau keadaan darurat (Pasal 157 Konstitusi Ukraina)," jelasnya.

Namun, Zelensky mengatakan dia akan bekerja dengan para menterinya untuk memastikan HAM dan kebebasan semua warga Ukraina.

2. Bantuan Barat Nyaris Tanpa Henti, tapi Pejabatnya Korupsi

Presiden Volodymyr Zelensky menjanjikan pemberantasan korupsi saat kampanye yang membuatnya sukses menjadi pemimpin Ukraina sekarang.

Ketika invasi Rusia ke Ukraina dimulai 24 Februari 2022, bantuan ekonomi dan militer dari negara-negara Barat terus mengalir nyaris tanpa henti ke Kyiv.

Namun, ironisnya, korupsi dilakukan oleh para pejabat pemerintah Zelenky.

Pada Mei 2023, Ketua Mahkamah Agung Ukraina Vsevolod Knyazev ditangkap karena menerima suap USD2,7 juta atau lebih dari Rp40 miliar.

Knyazev ditangkap Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) yang kerja sama dengan Kantor Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAP).

Sebelum itu, Wakil Menteri Infrastruktur Vasyl Lozinskyi ditangkap dan dipecat atas dugaan korupsi senilai USD400.000. Dana itu semestinya untuk membeli berbagai peralatan sipil selama masa perang, termasuk generator.

“Saya ingin ini menjadi jelas: tidak akan ada kembali ke masa lalu, ke cara hidup berbagai orang yang dekat dengan lembaga negara atau mereka yang menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar kursi [jabatan] dulu,” kata Zelensky dalam pidatonya tanpa menyebutkan kasus secara khusus terkait skandal korupsi di pemerintahannya.

3. Ingin Ganti Nama Rusia Menjadi Moscovia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Maret 2023 menginstruksikan pemerintahnya untuk mempertimbangkan mengganti nama Rusia menjadi Moscovia.

Itu adalah sebutan tidak resmi bagi Rusia yang digunakan berabad-abad yang lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung "klaim berbahaya" bahwa orang-orang Rusia adalah keturunan langsung dari Kievan Rus.

"Masalah ini perlu dikerjakan dengan hati-hati baik dari segi konteks sejarah dan budaya, dan dari perspektif kemungkinan konsekuensi hukum internasional, dengan lembaga ilmiah mengambil bagian dalam proses tersebut," kata Zelesnky saat itu.

Nama "Moscovia" berasal dari Grand Duchy of Moscow, salah satu kerajaan Kievan Rus pada akhir Abad Pertengahan. Negara Rusia modern terbentuk di sekitar pusat kekuasaan ini sambil mempertahankan akar sejarah dan budaya yang berasal dari Rus.

4. Zelensky Mencengkeram Media

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada awal Januari 2023 menandatangani undang-undang kontroversial yang memperluas kekuasaan pemerintah untuk mengatur kelompok media dan jurnalis di negara tersebut.

Zelensky menandatangani undang-undang itu atas keberatan dari serikat media dan organisasi kebebasan pers yang memperingatkan bahwa hal itu akan berdampak buruk pada kebebasan berbicara.

Di bawah undang-undang baru, Dewan Penyiaran Televisi dan Radio Nasional, yang anggotanya ditunjuk oleh pemerintahan presiden dan oleh anggota parlemen, akan memiliki otoritas yang lebih luas atas organisasi media dan jurnalis Ukraina.

Badan pengawas dapat secara efektif menutup situs berita yang tidak terdaftar.

Dalam sebuah pernyataan bulan sebelumnya, Persatuan Wartawan Nasional Ukraina mengatakan aturan itu merupakan ancaman terhadap kebebasan pers di Ukraina.

“Kekuasaan seperti itu jelas berlebihan,” tulis organisasi itu.

5. Ingin Ukraina Gabung NATO

Presiden Volodymyr Zelensky telah resmi mengajukan permintaan kepada NATO untuk menerima Ukraina sebagai anggota baru. Langkah ini diambil tak lama setelah Rusia menginvasi negara tersebut.

Namun, sejumlah negara NATO termasuk Amerika Serikat dan Jerman tidak merestui niat Ukraina terlebih pada masa perang.

Alasannya, dengan Ukraina menjadi anggota baru NATO, akan memicu perang antara aliansi tersebut dengan Rusia yang berarti Perang Dunia III.

Moskowmenginvasi Ukraina, salah satu alasannya karena ekspansi NATO ke Eropa Timur hingga dekat perbatasan Rusia. Jika Kyiv diterima jadi anggota baru NATO, bisa dibayangkan betapa marahnya Moskow karena merasa keamanannya kian terancam.