Dukung AS, Australia Tolak Klaim China atas Laut China Selatan
Sabtu, 25 Juli 2020 - 13:42 WIB
Seorang pelaut China siaga di dekat kapal perangnya di Laut China Selatan. Foto/REUTERS/Akhtar Soomro
CANBERRA - Australia memilih mendukung Amerika Serikat (AS) dengan menolak klaim teritorial China di Laut China Selatan . Canberra menyebut klaim Beijing tersebut ilegal.
Dalam sepucuk surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misi permanen Australia menolak klaim Partai Komunis China atas pulau-pulau sengketa di kawasan perairan yang menjadi jalur perdagangan dunia. Klaim itu, menurut Canberra, tidak konsisten dengan hukum internasional.
"Pemerintah Australia menolak segala klaim oleh China yang tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, khususnya klaim maritim yang tidak mematuhi aturan tentang garis dasar, zona maritim dan klasifikasi fitur," bunyi surat tersebut, yang dilansir ABC.net.au, Sabtu (25/7/2020). (Baca: AS: Klaim China atas Laut China Selatan Melanggar Hukum! )
"Tidak ada dasar hukum bagi China untuk menggambar garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar fitur kelautan atau 'kelompok pulau' di Laut China Selatan , termasuk di sekitar kepulauan 'Four Sha' atau 'benua' atau 'kepulauan terpencil'," lanjut surat Austalia.
"Australia menolak segala klaim atas perairan internal, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen berdasarkan garis pangkal yang lurus."
Langkah yang menyeleraskan Australia dengam pemerintah Donald Trump itu kemungkinan akan membuat marah Beijing. Hubungan Canberra dan Beijing sendiri sedang memburuk dalam beberapa bulan terakhir.
Australia sebelumnya telah mendesak semua negara yang menyengketakan pulau-pulau di Laut China Selatan dan fitur kelautannya untuk menyelesaikan klaim mereka sesuai dengan hukum internasional. (Baca juga: Reaksi China usai AS Tolak Klaimnya atas Laut China Selatan )
China belum secara resmi menanggapi pernyataan terbaru pemerintah Australia . Tetapi, pada awal bulan ini Beijing menyatakan posisi AS seputar masalah Laut China Selatan telah "mengabaikan sejarah dan fakta".
Sikap Australia ini muncul ketika Menteri Luar Negeri Marise Payne dan Menteri Pertahanan Linda Reynolds bersiap untuk melakukan perjalanan ke Washington minggu depan untuk bertemu dengan rekan-rekan AS mereka untuk menghadiri forum Konsultasi Menteri Australia-Amerika Serikat (AUSMIN) 2020.
Minggu ini, ABC.net.au mengungkapkan kapal perang Australia baru-baru ini menghadapi kapal perang China saat bepergian melewati Laut China Selatan di dekat pulau Spratly yang disengketakan, yang diklaim Beijing.
Pemimpin oposisi Anthony Albanese pada hari ini mendukung sikap pemerintah Perdana Menteri Scott Morrison soal Laut China Selatan.
"Australia perlu membela kepentingan nasional Australia, dan kami juga perlu membela hukum internasional," kata Albanese kepada wartawan.
"Dan hukum laut internasional memberikan kebebasan navigasi, yang sangat penting untuk perdagangan internasional," ujarnya.
Dalam sepucuk surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misi permanen Australia menolak klaim Partai Komunis China atas pulau-pulau sengketa di kawasan perairan yang menjadi jalur perdagangan dunia. Klaim itu, menurut Canberra, tidak konsisten dengan hukum internasional.
"Pemerintah Australia menolak segala klaim oleh China yang tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, khususnya klaim maritim yang tidak mematuhi aturan tentang garis dasar, zona maritim dan klasifikasi fitur," bunyi surat tersebut, yang dilansir ABC.net.au, Sabtu (25/7/2020). (Baca: AS: Klaim China atas Laut China Selatan Melanggar Hukum! )
"Tidak ada dasar hukum bagi China untuk menggambar garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar fitur kelautan atau 'kelompok pulau' di Laut China Selatan , termasuk di sekitar kepulauan 'Four Sha' atau 'benua' atau 'kepulauan terpencil'," lanjut surat Austalia.
"Australia menolak segala klaim atas perairan internal, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen berdasarkan garis pangkal yang lurus."
Langkah yang menyeleraskan Australia dengam pemerintah Donald Trump itu kemungkinan akan membuat marah Beijing. Hubungan Canberra dan Beijing sendiri sedang memburuk dalam beberapa bulan terakhir.
Australia sebelumnya telah mendesak semua negara yang menyengketakan pulau-pulau di Laut China Selatan dan fitur kelautannya untuk menyelesaikan klaim mereka sesuai dengan hukum internasional. (Baca juga: Reaksi China usai AS Tolak Klaimnya atas Laut China Selatan )
China belum secara resmi menanggapi pernyataan terbaru pemerintah Australia . Tetapi, pada awal bulan ini Beijing menyatakan posisi AS seputar masalah Laut China Selatan telah "mengabaikan sejarah dan fakta".
Sikap Australia ini muncul ketika Menteri Luar Negeri Marise Payne dan Menteri Pertahanan Linda Reynolds bersiap untuk melakukan perjalanan ke Washington minggu depan untuk bertemu dengan rekan-rekan AS mereka untuk menghadiri forum Konsultasi Menteri Australia-Amerika Serikat (AUSMIN) 2020.
Minggu ini, ABC.net.au mengungkapkan kapal perang Australia baru-baru ini menghadapi kapal perang China saat bepergian melewati Laut China Selatan di dekat pulau Spratly yang disengketakan, yang diklaim Beijing.
Pemimpin oposisi Anthony Albanese pada hari ini mendukung sikap pemerintah Perdana Menteri Scott Morrison soal Laut China Selatan.
"Australia perlu membela kepentingan nasional Australia, dan kami juga perlu membela hukum internasional," kata Albanese kepada wartawan.
"Dan hukum laut internasional memberikan kebebasan navigasi, yang sangat penting untuk perdagangan internasional," ujarnya.
(min)
tulis komentar anda