Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS: Surat Perintah ICC Tangkap Putin Tidak Sah

Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2020, AS mempertahankan “Undang-Undang Invasi Den Haag” yang memberikan izin militernya menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan.

Sebagai Wakil Menteri Luar Negeri AS di era Presiden George W Bush, Bolton menandatangani surat resmi yang menarik AS dari yurisdiksinya pada tahun 2002.

Sebagai penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, dia mengancam sanksi terhadap siapa pun yang bekerja sama dengan penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.

Meski Bolton telah mempertahankan selama dua dekade bahwa ICC adalah "serangan langsung terhadap konsep kedaulatan nasional," dia berpendapat pada Senin bahwa dakwaan terhadap Putin dapat menghambat pembicaraan damai di Ukraina.

“Jika Anda ingin negosiasi berlangsung, apakah menurut Anda surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin membuatnya lebih mungkin atau lebih kecil kemungkinannya dia akan bernegosiasi?” ujar dia bertanya pada Kay Burley dari Sky.

Sebaliknya, dia menyarankan agar Ukraina atau pemerintah hipotetis pro-Barat di Moskow harus mengadili presiden Rusia.

Bolton adalah pendukung seumur hidup untuk menggunakan kekuatan keras AS melawan negara lain, dan sepanjang karir politiknya telah menyerukan perubahan rezim atau aksi militer di Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Korea Utara, Venezuela, dan Rusia.

Musim panas lalu, dia mengaku kepada CNN bahwa dia telah "membantu merencanakan kudeta" di seluruh dunia.

Kremlin "tidak terpengaruh" oleh tuduhan terhadap Putin, menurut juru bicara Dmitry Peskov, Senin (20/3/2023).

Peskov sebelumnya menyebut dakwaan itu "batal demi hukum dari sudut pandang hukum."