Menteri Israel: Kota Huwara Palestina Perlu Dilenyapkan
Kamis, 02 Maret 2023 - 10:50 WIB
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich serukan pelenyapan Huwara, kota Palestina di Tepi Barat. Foto/REUTERS
TEL AVIV - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah menyerukan militer Zionis untuk melenyapkan Huwara, kota Palestina di Tepi Barat.
Komentar Smotrich, yang muncul beberapa hari setelah kelompok pemukim Yahudi mengepung kota itu sebagai pembalasan atas serangan warga Palestina, dianggap sebagai "hasutan untuk kejahatan perang".
Berbicara di sebuah konferensi bisnis pada hari Rabu, Smotrich ditanya mengapa dia me-like tweet pada Minggu malam oleh seorang anggota dewan daerah yang menyerukan penghancuran Huwara.
Menteri itu mengatakan bahwa dia menyukai tweet tersebut, “karena menurut saya Huwara perlu dilenyapkan. Saya pikir Negara Israel harus melakukannya.”
Seorang warga Palestina di Huwara ditembak mati ketika para pemukim Yahudi mengamuk di kota itu selama beberapa jam pada hari Minggu.
Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa dua orang lainnya ditembak dan terluka, sementara puluhan lainnya menderita luka. Para pemukim membakar mobil dan rumah di desa-desa kota tersebut, sebelum polisi Israel meredam kekerasan.
Kerusuhan pecah beberapa jam setelah dua bersaudara asal Israel ditembak mati oleh pria bersenjata Palestina di pemukiman Har Bracha, lima kilometer dari Huwara. Pemukiman tersebut adalah salah satu dari ratusan pemukiman di Tepi Barat, yang semuanya dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Pembangunan pemukiman dihentikan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon pada tahun 2004, tetapi pos-pos mulai dibangun lagi di bawah Perdana Menteri saat ini; Benjamin Netanyahu, pada tahun 2012.
Hingga saat ini, pemerintah Israel telah secara resmi menyetujui 132 pemukiman tersebut, sementara 147 lainnya tetap ilegal di bawah hukum Israel. Angka itu bersumber dari aktivis perdamaian Israel.
Netanyahu memberi Smotrich kendali atas masalah sipil di Tepi Barat pada hari Kamis, memberikan wewenang kepada menteri Zionis garis keras ini atas perencanaan, konstruksi, dan alokasi lahan.
Tindakan pertama Smotrich dalam peran ini adalah mengesahkan rencana untuk lebih dari 7.000 rumah baru, beberapa di antaranya terletak di pos terdepan yang belum disahkan secara resmi.
Mantan Perdana Menteri dan pemimpin oposisi saat ini, Yair Lapid, menggambarkan kata-kata Smotrich sebagai “hasutan untuk kejahatan perang".
“Orang Yahudi tidak melakukan pogrom dan orang Yahudi tidak melenyapkan desa. Pemerintah telah keluar jalur," kecam Lapid, seperti dikutip Reuters, Kamis (2/3/2023).
Smotrich kemudian berusaha menarik kembali kata-katanya, mengeklaim bahwa dia "tidak bermaksud bahwa kota Huwara harus dihancurkan", tetapi bahwa Israel harus bertindak dengan cara yang ditargetkan terhadap teroris dan pendukung terorisme.
Komentar Smotrich, yang muncul beberapa hari setelah kelompok pemukim Yahudi mengepung kota itu sebagai pembalasan atas serangan warga Palestina, dianggap sebagai "hasutan untuk kejahatan perang".
Berbicara di sebuah konferensi bisnis pada hari Rabu, Smotrich ditanya mengapa dia me-like tweet pada Minggu malam oleh seorang anggota dewan daerah yang menyerukan penghancuran Huwara.
Baca juga: Anggota Parlemen Israel: Kami Ingin Bakar Desa-desa Palestina
Menteri itu mengatakan bahwa dia menyukai tweet tersebut, “karena menurut saya Huwara perlu dilenyapkan. Saya pikir Negara Israel harus melakukannya.”
Seorang warga Palestina di Huwara ditembak mati ketika para pemukim Yahudi mengamuk di kota itu selama beberapa jam pada hari Minggu.
Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa dua orang lainnya ditembak dan terluka, sementara puluhan lainnya menderita luka. Para pemukim membakar mobil dan rumah di desa-desa kota tersebut, sebelum polisi Israel meredam kekerasan.
Kerusuhan pecah beberapa jam setelah dua bersaudara asal Israel ditembak mati oleh pria bersenjata Palestina di pemukiman Har Bracha, lima kilometer dari Huwara. Pemukiman tersebut adalah salah satu dari ratusan pemukiman di Tepi Barat, yang semuanya dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Pembangunan pemukiman dihentikan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon pada tahun 2004, tetapi pos-pos mulai dibangun lagi di bawah Perdana Menteri saat ini; Benjamin Netanyahu, pada tahun 2012.
Hingga saat ini, pemerintah Israel telah secara resmi menyetujui 132 pemukiman tersebut, sementara 147 lainnya tetap ilegal di bawah hukum Israel. Angka itu bersumber dari aktivis perdamaian Israel.
Netanyahu memberi Smotrich kendali atas masalah sipil di Tepi Barat pada hari Kamis, memberikan wewenang kepada menteri Zionis garis keras ini atas perencanaan, konstruksi, dan alokasi lahan.
Tindakan pertama Smotrich dalam peran ini adalah mengesahkan rencana untuk lebih dari 7.000 rumah baru, beberapa di antaranya terletak di pos terdepan yang belum disahkan secara resmi.
Mantan Perdana Menteri dan pemimpin oposisi saat ini, Yair Lapid, menggambarkan kata-kata Smotrich sebagai “hasutan untuk kejahatan perang".
“Orang Yahudi tidak melakukan pogrom dan orang Yahudi tidak melenyapkan desa. Pemerintah telah keluar jalur," kecam Lapid, seperti dikutip Reuters, Kamis (2/3/2023).
Smotrich kemudian berusaha menarik kembali kata-katanya, mengeklaim bahwa dia "tidak bermaksud bahwa kota Huwara harus dihancurkan", tetapi bahwa Israel harus bertindak dengan cara yang ditargetkan terhadap teroris dan pendukung terorisme.
(min)
tulis komentar anda