5 Fakta Georgia, Negara yang Tidak Ikut Memberi Sanksi Untuk Rusia

TBILISI - Georgia menjadi salah satu negara yang enggan memberi sanksi pada Rusia yang telah melakukan invasi ke Ukraina.

Dilansir dari Eurasianet, Pemerintah Georgia tidak berniat bergabung dalam upaya sanksi apapun terhadap Rusia, menurut Perdana Menteri Irakli Garibashvili.

Mereka berpegang teguh pada apa yang disebutnya "kebijakan pragmatis" Tbilisi di tengah meluasnya tanggapan internasional terhadap serangan Rusia terhadap Ukraina.



Keputusan ini diambil Georgia lantaran enggan memprovokasi kemarahan Rusia, meskipun memiliki hubungan yang baik dengan AS dan Eropa.

Terdapat beberapa fakta menarik tentang Georgia dimana salah satunya bisa jadi menjadi penyebab mengapa negara tersebut enggan memberikan sanksi.

1. Berada di Wilayah Asia

Secara geografis, Georgia terletak di persimpangan Asia Barat dan Eropa Timur. Berbatasan dengan Laut Hitam di barat, Rusia di utara, dan Turki, Armenia, Azerbaijan di selatan.

Menentukan Georgia termasuk dalam benua Eropa atau Asia ini memang cukup membingungkan. Karena secara garis wilayah negara ini masih termasuk dalam benua Asia bila perbatasan ditentukan oleh Pegunungan Kaukasus.

Menurut World Atlas, banyak orang Georgia yang mengklasifikasikan negaranya sebagai bagian dari Eropa.

Sehingga bila ditarik garis tengah, negara ini termasuk dalam Eurasia yang bisa masuk ke wilayah Asia maupun Eropa tergantung pada definisi mana yang digunakan.

2. Mantan Wilayah Kekuasaan Uni Soviet

Pada tahun 1801 sampai 1804 wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Namun wilayah ini sempat terbebas dan mendirikan negara republik pertama di dunia pada tahun 1917.

Sayangnya Georgia harus kembali jatuh setelah Uni Soviet berhasil menginvasi wilayah tersebut di tahun 1921.

Kemudian setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Georgia mengumumkan pemisahan diri dari kemerdekaan yang didukung secara besar-besaran dalam sebuah referendum.

3. Punya Konflik Panjang dengan Rusia

Dilansir dari BBC, konflik dimulai di tahun 1992, ketika pasukan pemerintah mendapat serangan dari pasukan separatis yang diduga berada dalam pengawasan Rusia.

Kemudian pada tahun 1994 pihak Pemerintah dan pasukan separatis menandatangani perjanjian gencatan senjata.

Namun bentrok kembali pecah di Abkhazia tahun 2001 setelah Moskow menuduh Georgia menyembunyikan pemberontak Chechnya.

Ketegangan antara Georgia dan Rusia kembali meningkat ketika Tbilisi mencoba merebut kembali Ossetia Selatan dengan paksa di tahun 2001.

Setelah lima hari bertempur, kedua belah pihak menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi Prancis.

Hingga pada akhirnya wilayah Ossetia Selatan memisahkan diri dan tergabung dalam federasi Rusia di tahun 2017 lalu.

4. Mengusung Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem Pemerintahan Georgia terdapat seorang Presiden dan Perdana Menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.

Saat ini Georgia dipimpin Presiden Salome Zourabichvili yang menduduki jabatan sejak 2018, dan Perdana Menteri Irakli Garibashvili yang mulai memerintah pada 2021 lalu.

5. Memiliki Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Agama

Sementara banyak negara Eropa mengalami penurunan kepatuhan beragama dalam beberapa dekade terakhir, Gereja Ortodoks di Georgia berkembang pesat.

Kehadiran, kepatuhan, dan rasa hormat terhadap Gereja semuanya tumbuh. Lebih dari 80% orang Georgia mengatakan mereka adalah anggota Gereja.

Sementara pemimpinnya, Patriarch Ilia II, sejauh ini adalah tokoh publik yang paling dihormati, dengan peringkat popularitas lebih dari 90%.

Berasal dari abad ke-4, Gereja membantu negara itu mempertahankan tradisi musik kunonya selama era Soviet dan telah menjadi pusat kesadaran diri orang Georgia sejak kemerdekaan.