China Diduga Ingin Sensor Penelitian Asal-usul COVID-19
Selasa, 14 April 2020 - 11:09 WIB
Seorang pekerja medis mengenakan pakaian pelindung sedang beristirahat di bangsal isolasi Rumah Sakit Palang Merah Wuhan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, 16 Februari. Foto/China Daily via REUTERS
BEIJING - Setidaknya dua universitas China menerbitkan dan kemudian menghapus pemberitahuan tentang aturan sensor baru yang dapat "memadamkan" penelitian tentang asal-usul pandemi virus corona baru (COVID-19).
Riset tentang COVID-19 bisa memicu kritik terhadap pemerintah China, yang jumlah kasus infeksi resminya di diduga di bawah dari angka yang sebenarnya. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS), sudah lama curiga bahwa Beijing menyembunyikan data yang sebenarnya sehingga menghalangi persiapan global dalam menghadapi pandemi.
Kebijakan tentang aturan penelitian asal-usul virus itu pertama kali dilaporkan oleh The Guardian, Sabtu pekan lalu.
Pemberitahuan tentang aturan sensor penelitian tertanggal 5 April di-posting oleh China University of Geosciences di Wuhan. Pemberitahuan itu menyatakan komite akademik universitas akan meninjau penelitian tentang asal-usul virus dengan penekanan pada memeriksa keakuratan tesis, serta apakah itu cocok untuk dipublikasikan sebelum menyerahkannya ke pihak berwenang untuk ditinjau.
"Ketika cek telah selesai, sekolah harus melaporkan ke Kementerian Sains dan Teknologi (MOST), dan itu hanya akan diterbitkan setelah diperiksa juga oleh MOST," bunyi pemberitahuan tersebut.
Kemudian pemberitahuan tertanggal 9 April yang di-posting oleh Universitas Fudan di Shanghai mengatakan bahwa menurut Dewan Negara pemerintah pusat; "Makalah terkait dengan pelacakan virus harus dikelola secara ketat". Memo itu menguraikan langkah-langkah ulasan yang serupa.
Pemberitahuan yang diunggah oleh Universitas Fudan mengatakan Dewan Negara mengadopsi kebijakan baru pada 25 Maret, setelah virus melanda Eropa Barat dan Amerika Serikat, membuat ratusan ribu orang jatuh sakit dan memaksa sebagian besar bisnis tutup.
Seorang perwakilan dari sekolah yang berbasis di Shanghai mengatakan kepada CNN; "Ini tidak seharusnya dipublikasikan, itu adalah dokumen internal."
The Guardian melaporkan bahwa pihaknya menerima pemberitahuan itu, tetapi tidak dapat memvalidasi. Sebuah dokumen ketiga dari Renmin Hospital of Wuhan University juga mengatakan penelitian tentang asal-usul virus harus dikirim ke Beijing untuk disetujui sebelum dipublikasikan.
Pemerintah China melaporkan kurang dari 85.000 kasus COVID-19 di dalam negeri, yang pertama kali menarik perhatian global ketika pemerintah China memberi tahu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang virus baru yang misterius pada 31 Desember.
Pada bulan Desember, seorang dokter Wuhan, Li Wenliang, yang memperingatkan di ruang obrolan online tentang potensi virus baru dipaksa oleh polisi untuk menandatangani pengakuan bahwa ia "membuat komentar palsu".
"Mereka berusaha mengubahnya dari bencana besar menjadi bencana di mana pemerintah melakukan segalanya dengan benar dan memberi waktu kepada dunia untuk bersiap," kata Kevin Carrico, peneliti senior studi China di Universitas Monash, kepada The Guardian.
Koordinator respons coronavirus Gedung Putih, Dr Deborah Birx, mengatakan pada konferensi pers baru-baru ini bahwa ia dan para ahli lainnya tidak siap menghadapi ruang lingkup krisis karena sejumlah kecil kasus yang dilaporkan di China mengindikasikan variasi coronavirus yang kurang menular, seperti SARS.
"Komunitas medis menafsirkan seperti data China, ini serius, tetapi lebih kecil dari yang diperkirakan karena, saya pikir, mungkin kami kehilangan sejumlah besar data," kata Birx.
Pejabat China dan AS telah berdebat dan saling menyalahkan atas pandemi COVID-19. Seorang juru bicara pemerintah China pernah mengklaim virus itu adalah bioweapon atau senjata biologis AS. Presiden Donald Trump mengatakan dia membalas dengan menyebutnya "virus China".
Sementara itu, wabah COVID-19 sudah menyebar ke 210 negara dan menginfeksi 2.019.320 orang hingga pagi ini (14/4/2020). Jumlah pasien yang sembuh mencapai 448.655 orang dan korban meninggal 119.483 orang.
Angka itu merupakan data dari John Hopkins University (JHU) pukul 11.30 WIB. Berikut data jumlah kasus, korban meninggal dan pasien sembuh dari enam negara terparah yang dikutip SINDOnews.com dari laporan online JHU.
1. Amerika Serikat: 582.607 kasus, 23.622 meninggal, 44.261 sembuh
2. Spanyol: 170.099 kasus, 17.756 meninggal, 64.727 sembuh
3. Italia: 159.516 kasus,20.465 meninggal, 35.435 sembuh
4. Prancis: 137.877 kasus, 14.986 meningal, 28.001 sembuh
5. Jerman: 130.072 kasus, 3.194 meninggal, 64.300 sembuh
6. United Kingdom (Inggris): 89.570 kasus, 11.347 meninggal, 313 sembuh
Dari angka itu diketahui, Amerika Serikat jadi negara dengan jumlah kasus dan kematian terbanyak di dunia.
Sedangkan Indonesia melaporkan 4.557 kasus, 399 meninggal dan 380 pasien sembuh.
Lihat Juga: Negara Pendiri BRICS yang Mulai Ragu Tinggalkan Dolar AS, Salah Satunya Musuh Amerika Serikat
Riset tentang COVID-19 bisa memicu kritik terhadap pemerintah China, yang jumlah kasus infeksi resminya di diduga di bawah dari angka yang sebenarnya. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS), sudah lama curiga bahwa Beijing menyembunyikan data yang sebenarnya sehingga menghalangi persiapan global dalam menghadapi pandemi.
Kebijakan tentang aturan penelitian asal-usul virus itu pertama kali dilaporkan oleh The Guardian, Sabtu pekan lalu.
Pemberitahuan tentang aturan sensor penelitian tertanggal 5 April di-posting oleh China University of Geosciences di Wuhan. Pemberitahuan itu menyatakan komite akademik universitas akan meninjau penelitian tentang asal-usul virus dengan penekanan pada memeriksa keakuratan tesis, serta apakah itu cocok untuk dipublikasikan sebelum menyerahkannya ke pihak berwenang untuk ditinjau.
"Ketika cek telah selesai, sekolah harus melaporkan ke Kementerian Sains dan Teknologi (MOST), dan itu hanya akan diterbitkan setelah diperiksa juga oleh MOST," bunyi pemberitahuan tersebut.
Kemudian pemberitahuan tertanggal 9 April yang di-posting oleh Universitas Fudan di Shanghai mengatakan bahwa menurut Dewan Negara pemerintah pusat; "Makalah terkait dengan pelacakan virus harus dikelola secara ketat". Memo itu menguraikan langkah-langkah ulasan yang serupa.
Pemberitahuan yang diunggah oleh Universitas Fudan mengatakan Dewan Negara mengadopsi kebijakan baru pada 25 Maret, setelah virus melanda Eropa Barat dan Amerika Serikat, membuat ratusan ribu orang jatuh sakit dan memaksa sebagian besar bisnis tutup.
Seorang perwakilan dari sekolah yang berbasis di Shanghai mengatakan kepada CNN; "Ini tidak seharusnya dipublikasikan, itu adalah dokumen internal."
The Guardian melaporkan bahwa pihaknya menerima pemberitahuan itu, tetapi tidak dapat memvalidasi. Sebuah dokumen ketiga dari Renmin Hospital of Wuhan University juga mengatakan penelitian tentang asal-usul virus harus dikirim ke Beijing untuk disetujui sebelum dipublikasikan.
Pemerintah China melaporkan kurang dari 85.000 kasus COVID-19 di dalam negeri, yang pertama kali menarik perhatian global ketika pemerintah China memberi tahu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang virus baru yang misterius pada 31 Desember.
Pada bulan Desember, seorang dokter Wuhan, Li Wenliang, yang memperingatkan di ruang obrolan online tentang potensi virus baru dipaksa oleh polisi untuk menandatangani pengakuan bahwa ia "membuat komentar palsu".
"Mereka berusaha mengubahnya dari bencana besar menjadi bencana di mana pemerintah melakukan segalanya dengan benar dan memberi waktu kepada dunia untuk bersiap," kata Kevin Carrico, peneliti senior studi China di Universitas Monash, kepada The Guardian.
Koordinator respons coronavirus Gedung Putih, Dr Deborah Birx, mengatakan pada konferensi pers baru-baru ini bahwa ia dan para ahli lainnya tidak siap menghadapi ruang lingkup krisis karena sejumlah kecil kasus yang dilaporkan di China mengindikasikan variasi coronavirus yang kurang menular, seperti SARS.
"Komunitas medis menafsirkan seperti data China, ini serius, tetapi lebih kecil dari yang diperkirakan karena, saya pikir, mungkin kami kehilangan sejumlah besar data," kata Birx.
Pejabat China dan AS telah berdebat dan saling menyalahkan atas pandemi COVID-19. Seorang juru bicara pemerintah China pernah mengklaim virus itu adalah bioweapon atau senjata biologis AS. Presiden Donald Trump mengatakan dia membalas dengan menyebutnya "virus China".
Sementara itu, wabah COVID-19 sudah menyebar ke 210 negara dan menginfeksi 2.019.320 orang hingga pagi ini (14/4/2020). Jumlah pasien yang sembuh mencapai 448.655 orang dan korban meninggal 119.483 orang.
Angka itu merupakan data dari John Hopkins University (JHU) pukul 11.30 WIB. Berikut data jumlah kasus, korban meninggal dan pasien sembuh dari enam negara terparah yang dikutip SINDOnews.com dari laporan online JHU.
1. Amerika Serikat: 582.607 kasus, 23.622 meninggal, 44.261 sembuh
2. Spanyol: 170.099 kasus, 17.756 meninggal, 64.727 sembuh
3. Italia: 159.516 kasus,20.465 meninggal, 35.435 sembuh
4. Prancis: 137.877 kasus, 14.986 meningal, 28.001 sembuh
5. Jerman: 130.072 kasus, 3.194 meninggal, 64.300 sembuh
6. United Kingdom (Inggris): 89.570 kasus, 11.347 meninggal, 313 sembuh
Dari angka itu diketahui, Amerika Serikat jadi negara dengan jumlah kasus dan kematian terbanyak di dunia.
Sedangkan Indonesia melaporkan 4.557 kasus, 399 meninggal dan 380 pasien sembuh.
Lihat Juga: Negara Pendiri BRICS yang Mulai Ragu Tinggalkan Dolar AS, Salah Satunya Musuh Amerika Serikat
(min)
tulis komentar anda