Tolak Damai, Pentolan Ultranasionalis Ukraina Pilih Perang
Sabtu, 14 Februari 2015 - 10:24 WIB
Tolak Damai, Pentolan Ultranasionalis Ukraina Pilih Perang
A
A
A
KIEV - Pemimpin Sektor Kanan (Ultranasionalis) Ukraina, Dmitry Yarosh, mengatakan gerakan radikal yang dia pimpin menolak perjanjian damai di Minsk, Belarusia. Unit militernya bersumpah akan terus berperang dengan separatis pro-Rusia di Ukraina timur.
Pentolan Ultanasionalis Ukraina itu dalam pernyataan di halaman Facebook-nya tidak mengakui kesepakatan damai yang digelar di Minsk. Kesepakatan damai itu ditandatangani empat pemimpin dunia, yakni Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, Presiden Prancis, Francois Hollande, Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Yarosh mengklaim bahwa kesepakatan dengan milisi di Ukraina timur, yang dia sebut "teroris," tidak memiliki kekuatan hukum. Menurutnya, kesepakatan damai di Minsk bertentangan dengan konstitusi Ukraina, sehingga warga Ukraina tidak diwajibkan untuk mematuhinya. (Baca juga: Baru 24 Jam Berdamai, Ukraina Timur Perang Lagi)
“Jadi jika tentara menerima perintah untuk menghentikan kegiatan militer dan menarik senjata berat dari daerah di (Ukraina) timur, paramiliter Sektor Kanan, yang juga berjuang di sana berhak untuk melanjutkan perang,” katanya.
Yarosh terang-terangan menolak inisiatif damai yang difasilitasi Jerman dan Prancis. Menurutnya, Presiden Petro Poroshenko harus berubah sikap untuk condong ke Amerika Serikat atau Inggris. “Yang kebijakan anti-Kremlin-nya konsisten,” ujarnya.
Mantan konsultan keamanan OSCE, Lode Vanoost, seperti dilansir Russia Today, Jumat malam (13/2/2015), menyayangkan sikap pemimpin Ultranasionalis Ukraina itu. ”Ini bisa menghancurkan seluruh kesepakatan,” katanya.
Pentolan Ultanasionalis Ukraina itu dalam pernyataan di halaman Facebook-nya tidak mengakui kesepakatan damai yang digelar di Minsk. Kesepakatan damai itu ditandatangani empat pemimpin dunia, yakni Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, Presiden Prancis, Francois Hollande, Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Yarosh mengklaim bahwa kesepakatan dengan milisi di Ukraina timur, yang dia sebut "teroris," tidak memiliki kekuatan hukum. Menurutnya, kesepakatan damai di Minsk bertentangan dengan konstitusi Ukraina, sehingga warga Ukraina tidak diwajibkan untuk mematuhinya. (Baca juga: Baru 24 Jam Berdamai, Ukraina Timur Perang Lagi)
“Jadi jika tentara menerima perintah untuk menghentikan kegiatan militer dan menarik senjata berat dari daerah di (Ukraina) timur, paramiliter Sektor Kanan, yang juga berjuang di sana berhak untuk melanjutkan perang,” katanya.
Yarosh terang-terangan menolak inisiatif damai yang difasilitasi Jerman dan Prancis. Menurutnya, Presiden Petro Poroshenko harus berubah sikap untuk condong ke Amerika Serikat atau Inggris. “Yang kebijakan anti-Kremlin-nya konsisten,” ujarnya.
Mantan konsultan keamanan OSCE, Lode Vanoost, seperti dilansir Russia Today, Jumat malam (13/2/2015), menyayangkan sikap pemimpin Ultranasionalis Ukraina itu. ”Ini bisa menghancurkan seluruh kesepakatan,” katanya.
(mas)
