Doktrin Baru Militer Rusia, NATO dan AS Masuk Daftar Ancaman
A
A
A
MOSKOW - Pemerintah Rusia telah mengadopsi doktrin militer terbaru terkait ancaman keamanan nasionalnya. Dalam doktrin itu, NATO dan Amerika Serikat (AS) masuk daftar ancaman bagi Rusia.
Doktrin militer Rusia itu juga merujuk dari penumpukan kekuatan militer NATO di dekat perbatasan Rusia.
Doktrin baru tersebut telah disetujui Presiden Vladimir Putin pada hari Jumat (26/12/2014). Doktrin baru ini sejatinya tidak berubah dari versi sebelumnya, di mana militer Rusia akan digunakan sebagai pilihan terakhir.
Rusia juga tidak mengubah prinsip-prinsip penggunaan senjata nuklir. Yakni, bertujuan untuk mencegah serangan musuh terhadap Rusia. Doktrin itu juga menyindir NATO, bahwa penumpukan kekuatan militernya di dekat perbatasan Rusia telah melanggar hukum internasional.
Dokumen doktrin anyar itu mengkhususkan militer Rusia untuk melindungi kepentingan nasional mereka di wilayah Kutub Utara.
“Di dalam negeri, Rusia menghadapi ancaman dari tindakan yang bertujuan untukmengubah tatanan konstitusinal dengan kekerasan, destabilisasi politik dan sosial, disorganisasi fungsi badan pemerintah, fasilitas sipil dan militer dan infrastruktur dari Rusia,” bunyi dokumen doktrin militer itu, seperti dikutip Russia Today.
Kendati demikian, Rusia masih mengandalkan kerja sama internasional dengan berbagai negara, khususnya anggota BRICS, OSCE, Organisasi Kerjasama Shanghai dan lain-lain sebagai kunci untuk mencegah konflik militer.
Doktrin militer Rusia itu juga merujuk dari penumpukan kekuatan militer NATO di dekat perbatasan Rusia.
Doktrin baru tersebut telah disetujui Presiden Vladimir Putin pada hari Jumat (26/12/2014). Doktrin baru ini sejatinya tidak berubah dari versi sebelumnya, di mana militer Rusia akan digunakan sebagai pilihan terakhir.
Rusia juga tidak mengubah prinsip-prinsip penggunaan senjata nuklir. Yakni, bertujuan untuk mencegah serangan musuh terhadap Rusia. Doktrin itu juga menyindir NATO, bahwa penumpukan kekuatan militernya di dekat perbatasan Rusia telah melanggar hukum internasional.
Dokumen doktrin anyar itu mengkhususkan militer Rusia untuk melindungi kepentingan nasional mereka di wilayah Kutub Utara.
“Di dalam negeri, Rusia menghadapi ancaman dari tindakan yang bertujuan untukmengubah tatanan konstitusinal dengan kekerasan, destabilisasi politik dan sosial, disorganisasi fungsi badan pemerintah, fasilitas sipil dan militer dan infrastruktur dari Rusia,” bunyi dokumen doktrin militer itu, seperti dikutip Russia Today.
Kendati demikian, Rusia masih mengandalkan kerja sama internasional dengan berbagai negara, khususnya anggota BRICS, OSCE, Organisasi Kerjasama Shanghai dan lain-lain sebagai kunci untuk mencegah konflik militer.
(mas)