Per 1 Desember, WNI ke Jepang Resmi Bebas Visa
Jum'at, 07 November 2014 - 18:41 WIB
Per 1 Desember, WNI ke Jepang Resmi Bebas Visa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Jepang resmi menerapkan kebijakan bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bepergian ke negara itu mulai 1 Desember 2014.
Kebijakan itu berlaku bagi WNI pemegang e-paspor yang telah melakukan registrasi pra- keberangkatan. Rencana bebas visa itu sudah disampaikan pemerintah Jepang sejak bulan lalu.
Dengan kebijakan baru ini, Jepang berharap bisa menggaet 20 juta wisatawan, serta bisa mempererat hubungan dengan Indonesia.
“WNI pemegang IC passport/e-paspor (paspor dengan logo chip di bagian sampul depan) sesuai standar ICAO (International Civil Aviation Organization), melakukan registrasi e-paspor di Kantor Perwakilan Negara Jepang (Kedutaan Besar Jepang/Konsulat Jenderal Jepang/Kantor Konsulat Jepang) di Indonesia sebelum keberangkatan,” demikian imbauan umum dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dalam keterangan pers-nya, yang diterima Sindonews.com, Jumat (7/11/2014).
Kebijakan itu digagas pemerintah Jepang yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan itu, sebelumnya juga pernah disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia era Yudhoyono, Marty M. Natalegawa.
Kebijakan itu berlaku bagi WNI pemegang e-paspor yang telah melakukan registrasi pra- keberangkatan. Rencana bebas visa itu sudah disampaikan pemerintah Jepang sejak bulan lalu.
Dengan kebijakan baru ini, Jepang berharap bisa menggaet 20 juta wisatawan, serta bisa mempererat hubungan dengan Indonesia.
“WNI pemegang IC passport/e-paspor (paspor dengan logo chip di bagian sampul depan) sesuai standar ICAO (International Civil Aviation Organization), melakukan registrasi e-paspor di Kantor Perwakilan Negara Jepang (Kedutaan Besar Jepang/Konsulat Jenderal Jepang/Kantor Konsulat Jepang) di Indonesia sebelum keberangkatan,” demikian imbauan umum dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dalam keterangan pers-nya, yang diterima Sindonews.com, Jumat (7/11/2014).
Kebijakan itu digagas pemerintah Jepang yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan itu, sebelumnya juga pernah disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia era Yudhoyono, Marty M. Natalegawa.
(mas)
