Demokrasi di Asia Pasifik Berubah Secara Drastis
Sabtu, 11 Oktober 2014 - 20:49 WIB
Demokrasi di Asia Pasifik Berubah Secara Drastis
A
A
A
NUSA DUA - Perkembangan politik demokrasi di kawasan Asia Pasifik dinilai mengalami kemajuan yang sangat cepat. Hal tersebut disampaikan oleh delegasi Bangladesh saat pagelaran Bali Democracy Forum (BDF) yang ke VII pada Jumat (11/10/2014).
“Lanskap politik di kawasan Asia Pasifik sedang melalui proses transformasi yang sangat cepat, dalam apa yang sering disebut sebagai “Abad Asia”. Sebuah interaksi komplek antara demokrasi, perdamaian, dan pembangunan di kawasan ini yang telah berubah secara tajam berdasarkan wacana internasional,” ungkap Menteri Luar Negeri Bangladesh, Shahrirar Alam.
Namun, menurutnya saat ini telah banyak beredar sebuah paham yang dinilainya sesat, tentang gagasan untuk membangun sebuah konsesi demokrasi. “Kita sedikit prihatin dengan munculnya gagsasan yang agak sesat, di mana untuk mengejar pembangunan daerah, kita sering terlalu siap untuk membangun sebuah konsesi demokrasi,” tambahnya.
Dalam pandanganya, untuk mempercepat laju pembangunan, rakyat harus dilibatkan dalam hal tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada sebuah model pembangunan yang dirancang, didorong dan dimiliki oleh rakyat sendiri.
Keadilan yang ditunjukan melalui pembangunan inklusif, menurut Alam, merupakan salah satu tujuan akhir dari proses demokrasi parsisipatif. Alam berharap, melalui BDF pesan mengenai hal ini bisa disebarkan secara luas.
“Lanskap politik di kawasan Asia Pasifik sedang melalui proses transformasi yang sangat cepat, dalam apa yang sering disebut sebagai “Abad Asia”. Sebuah interaksi komplek antara demokrasi, perdamaian, dan pembangunan di kawasan ini yang telah berubah secara tajam berdasarkan wacana internasional,” ungkap Menteri Luar Negeri Bangladesh, Shahrirar Alam.
Namun, menurutnya saat ini telah banyak beredar sebuah paham yang dinilainya sesat, tentang gagasan untuk membangun sebuah konsesi demokrasi. “Kita sedikit prihatin dengan munculnya gagsasan yang agak sesat, di mana untuk mengejar pembangunan daerah, kita sering terlalu siap untuk membangun sebuah konsesi demokrasi,” tambahnya.
Dalam pandanganya, untuk mempercepat laju pembangunan, rakyat harus dilibatkan dalam hal tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada sebuah model pembangunan yang dirancang, didorong dan dimiliki oleh rakyat sendiri.
Keadilan yang ditunjukan melalui pembangunan inklusif, menurut Alam, merupakan salah satu tujuan akhir dari proses demokrasi parsisipatif. Alam berharap, melalui BDF pesan mengenai hal ini bisa disebarkan secara luas.
(esn)
