Junta Militer Janjikan Pemilu Thailand Oktober 2015
Sabtu, 28 Juni 2014 - 16:30 WIB
Junta Militer Janjikan Pemilu Thailand Oktober 2015
A
A
A
BANGKOK - Pemimpin junta militerThailandberjanji akan memulihkan demokrasi negara itu. Mereka akan menggelar pemiluh sekitar Oktober 2015.
Demikian disampaikan pemimpin militer Thailand, Jenderal PrayuthChan-ocha, dalam sebuah pidato, Sabtu (28/6/2014). Konstitusi Thailand, katanya, akan diadopsi atau diterapkan lagi bulan depan.
Sedangkan kabinet sementara akan memerintah sampai pemilu digelar tahun depan. Jenderal Prayuth memimpin militer Thailand melakukan kudeta 22 Mei 2014. Namun, pihak militer menyangkal jika kudeta itu sudah direncanakan sebelumnya.
Sejak itu, pemerintahThailand dijalankan olehjuntamiliter yang menamakan diri Dewan NasionalKetentraman dan Ketertiban. Militer mengklaim langkah itu sebagai tindakan yang harus dilakukan dan netral dari faksi-faksi politik yang berseteru di negara itu.
”Kami ingin melihatPemiluyangakan berlangsung di bawah konstitusi baru. Yang akanbebas dan adil,sehingga dapat menjadidasar yang kuat untukdemokrasiThailandseutuhnya,” kata Jenderal Prayuth dalam pidatonya, seperti dikutip Reuters.
”Hari ini, jikakitapergi ke depan dan mengadakan Pemilu, hal itu akan menyebabkan situasi konflik dan negara akan kembali ke siklus lama, yakni dilanda konflik, kekerasan, korupsi, terorisme, perang senjata dan penguasaan oleh kelompook-kelompok politik berpengaruh,” lanjut Prayuth menjelaskan alasan tidak segera menggelar Pemilu.
Demikian disampaikan pemimpin militer Thailand, Jenderal PrayuthChan-ocha, dalam sebuah pidato, Sabtu (28/6/2014). Konstitusi Thailand, katanya, akan diadopsi atau diterapkan lagi bulan depan.
Sedangkan kabinet sementara akan memerintah sampai pemilu digelar tahun depan. Jenderal Prayuth memimpin militer Thailand melakukan kudeta 22 Mei 2014. Namun, pihak militer menyangkal jika kudeta itu sudah direncanakan sebelumnya.
Sejak itu, pemerintahThailand dijalankan olehjuntamiliter yang menamakan diri Dewan NasionalKetentraman dan Ketertiban. Militer mengklaim langkah itu sebagai tindakan yang harus dilakukan dan netral dari faksi-faksi politik yang berseteru di negara itu.
”Kami ingin melihatPemiluyangakan berlangsung di bawah konstitusi baru. Yang akanbebas dan adil,sehingga dapat menjadidasar yang kuat untukdemokrasiThailandseutuhnya,” kata Jenderal Prayuth dalam pidatonya, seperti dikutip Reuters.
”Hari ini, jikakitapergi ke depan dan mengadakan Pemilu, hal itu akan menyebabkan situasi konflik dan negara akan kembali ke siklus lama, yakni dilanda konflik, kekerasan, korupsi, terorisme, perang senjata dan penguasaan oleh kelompook-kelompok politik berpengaruh,” lanjut Prayuth menjelaskan alasan tidak segera menggelar Pemilu.
(mas)
