Thailand Minta UE Pertimbangkan Soal Pemutusan Kerjasama

BANGKOK - Pemerintah Thailand pada Selasa (24/6/2014) mendesak Uni Eropa (UE) untuk memikirkan kembali keputusan terkait hubungan kerjasama kedua negara. Sebelumnya, UE telah memutus hubungan dengan Thailand akibat kudeta yang terjadi di negara tersebut.

Sekretaris untuk urusan luar negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, dikabarkan sudah bertemu dengan Duta besar Uni Eropa untuk Thailand, Jesus Miguel Sanz. Dalam pertemuan itu disampaikan protes atas keputusan UE tersebut.

Seperti dilansir Xinhua, Sihasak menyampaikan kekecewannya atas pemutusan kerjasama, baik itu kerjasama ekonomi ataupun pertahanan dengan Thailand. Para pemimpin negara UE juga membatalkan semua bentuk kunjugan ke Negeri Gajah Putih itu.

“Selama pertemuan (dengan Miguel), saya menyampaikan protes atas ketidaksetujuan kami atas langkah sepihak yang diambil oleh UE. Mereka seharusnya memahami kondisi yang terjadi di negara kami,” ungkap Sihasak.

“Keputusan itu dibuat tanpa memperhitungkan perkembangan terbaru Thailand. Saat ini kami menampilkan situasi yang semakin membaik dan saat ini juga kami berupaya untuk memulihkan demokrasi,” Sihasak menambahkan.

Namun, Sihasak menyatakan dirinya mendapatkan jaminan dari Dubes UE bahwa hal ini bukanlah sanksi dan beberapa kerjasama akan terus berlanjut. “Miguel memastikan, bahwa langkah yang diambil UE bukanlah sanksi. Hubungan dalam hal pariwisata, investasi dan perdagangan bebas masih akan terus berlanjut seperti biasa,” ucap Sihasak.