UE Putus Hubungan dengan Thailand
Senin, 23 Juni 2014 - 19:30 WIB
UE Putus Hubungan dengan Thailand
A
A
A
LUXEMBURG - Uni Eropa (UE) pada Senin (23/6/2014) kembali menyatakan kecaman mereka atas kudeta yang terjadi di Negeri Gajah Putih, Thailand. Kecaman tersebut diutarakan saat pertemuan para Menteri Luar Negeri UE di Luxemburg.
“Para menteri anggota UE akan menghentikan atau membatalkan semua kunjungan resmi ke Thailand dan menangguhkan penandatanganan kemitraan dan kerjasama dengan Bangkok,” ungkap pihak UE melalui sebuah pernyataan.
Dalam pernyataan tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, para menteri mendesak pihak militer untuk sesegera mungkin mengembalikan demokrasi di negara tersebut, dan membiarkan rakyat Thailand yang memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemimpin mereka.
“Pihak militer harus membebaskan semua tahanan politik dan menghormati HAM, negara-negara UE akan meninjau kembali kerjasama di bidang pertahanan dengan Thailand,” pernyataan tersebut menambahkan.
UE dikabarkan hanya akan membuka pintu kerjasama kembali dengan Thailand, bila rezim kudeta sudah berakhir dan pemerintahan sudah kembali ke kodratnya, yaitu dipimpin oleh Perdana Menteri dan parlemen yang sah atas pilihan rakyat.
“Hanya bila Thailand sudah kembali ke pemerintahan konstitusional yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang demokratis dan kredibel yang akan memungkinkan semua bentuk kerjasama bisa dimulai kembali,” ungkap pernyataan itu.
“Para menteri anggota UE akan menghentikan atau membatalkan semua kunjungan resmi ke Thailand dan menangguhkan penandatanganan kemitraan dan kerjasama dengan Bangkok,” ungkap pihak UE melalui sebuah pernyataan.
Dalam pernyataan tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, para menteri mendesak pihak militer untuk sesegera mungkin mengembalikan demokrasi di negara tersebut, dan membiarkan rakyat Thailand yang memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemimpin mereka.
“Pihak militer harus membebaskan semua tahanan politik dan menghormati HAM, negara-negara UE akan meninjau kembali kerjasama di bidang pertahanan dengan Thailand,” pernyataan tersebut menambahkan.
UE dikabarkan hanya akan membuka pintu kerjasama kembali dengan Thailand, bila rezim kudeta sudah berakhir dan pemerintahan sudah kembali ke kodratnya, yaitu dipimpin oleh Perdana Menteri dan parlemen yang sah atas pilihan rakyat.
“Hanya bila Thailand sudah kembali ke pemerintahan konstitusional yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang demokratis dan kredibel yang akan memungkinkan semua bentuk kerjasama bisa dimulai kembali,” ungkap pernyataan itu.
(esn)
