Pro-Kiev, Australia Jatuhkan Sanksi pada 50 Pejabat Rusia
Kamis, 19 Juni 2014 - 16:18 WIB
Pro-Kiev, Australia Jatuhkan Sanksi pada 50 Pejabat Rusia
A
A
A
CANBERRA - Pemerintah Australia telah menajtuhkan sanksi terhadap 50 pejabat dan 11 perusahaan Rusia. Sanksi itu disampaikan Departemen Luar Negeri Australia, Kamis (19/6/2014).
Di antara pejabat Rusia yang dikenai sanksi oleh Australia itu adalah Wakil Perdana Menteri Dmitry Rogozin, Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matviyenko dan Juru Bicara Negara Rusia, Sergei Naryshkin.
Australia menjatuhkan sanksi terbaru kepada puluhan pejabat Rusia, karena membela Ukraina yang beribukota di Kiev. Sebelumnya, pada tanggal 21 Mei 2014, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengumumkan, bahwa negaranya memperluas sanksi terhadap 38 individu dan 11 badan hukum Rusia dan Ukraina timur.
Pada tanggal 19 Maret 2014, Australia juga memberlakukan sanksi kepada 12 warga Rusia dan Ukraina timur. “Sanksi baru ini menegaskan kembali dukungan Australia untuk keutuhan wilayah dan kedaulatan Ukraina,” bunyi pernyataan Bishop, seperti dikutip Voice of Russia.
Menurut Bishop, Australia terus mendesak Rusia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk tugas-tugas sebagai anggota tetap PBB, yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan kepada Itar-Tass, bahwa daftar orang-orang yang dikenai sanksi, dilarang memasuki Australia. Nama-nama pejabat itu akan diumumkan setelah legislatif menetapkan aturan untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat negara lain.
Di antara pejabat Rusia yang dikenai sanksi oleh Australia itu adalah Wakil Perdana Menteri Dmitry Rogozin, Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matviyenko dan Juru Bicara Negara Rusia, Sergei Naryshkin.
Australia menjatuhkan sanksi terbaru kepada puluhan pejabat Rusia, karena membela Ukraina yang beribukota di Kiev. Sebelumnya, pada tanggal 21 Mei 2014, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengumumkan, bahwa negaranya memperluas sanksi terhadap 38 individu dan 11 badan hukum Rusia dan Ukraina timur.
Pada tanggal 19 Maret 2014, Australia juga memberlakukan sanksi kepada 12 warga Rusia dan Ukraina timur. “Sanksi baru ini menegaskan kembali dukungan Australia untuk keutuhan wilayah dan kedaulatan Ukraina,” bunyi pernyataan Bishop, seperti dikutip Voice of Russia.
Menurut Bishop, Australia terus mendesak Rusia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk tugas-tugas sebagai anggota tetap PBB, yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan kepada Itar-Tass, bahwa daftar orang-orang yang dikenai sanksi, dilarang memasuki Australia. Nama-nama pejabat itu akan diumumkan setelah legislatif menetapkan aturan untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat negara lain.
(mas)
