Korsel protes materi buku pelajaran sejarah Jepang
Selasa, 28 Januari 2014 - 21:25 WIB
Korsel protes materi buku pelajaran sejarah Jepang
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memanggil Duta Besar Jepang untuk Seoul, Koro Bessho, pada Selasa (28/1/2014). Pemanggilan dilakukan untuk mengajukan protes resmi atas materi pelajaran di buku-buku sejarah yang diperuntukkan bagi siwa SMP dan SMA di Jepang.
Protes ini menyangkut materi pelajaran sejarah Kepulauan Dokdo, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Takeshima di Jepang. Kepulauan ini dikendalikan oleh Korsel, tetapi diklaim oleh kedua negara.
Kementerian pendidikan Jepang telah menginstruksikan para guru di sekolah-sekolah SMP dan SMA untuk menggunakan manual yang telah direvisi dan menyatakan bahwa pulau-pulau itu adalah milik Jepang.
"Kami memanggil Duta Besar untuk mengajukan protes keras, setelah Kementerian Pendidikan Jepang mengeluarkan tuduhan tidak berdasar dalam manual buku pelajaran," kata Wakil Menteri Luar Negeri Korsel, Kim Kyou-Hyun, seperti dikutip dari Reuters.
Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Korsel menuduh Jepang berpegang pada kebiasaan buruk masa lalu, mendistorsi sejarah, dan terlibat nostalgia atas imperialisme masa lalu.
Era kolonial Jepang pada 1910-1945 atas Semenanjung Korea masih menjadi isu yang sangat emosional di Korsel. Pemerintah dan rakyat Korsel merasa Pemerintah Jepang telah gagal untuk menyatakan permintaan maaf yang tulus atau menebus pelanggaran yang dilakukan selama periode tersebut.
Protes ini menyangkut materi pelajaran sejarah Kepulauan Dokdo, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Takeshima di Jepang. Kepulauan ini dikendalikan oleh Korsel, tetapi diklaim oleh kedua negara.
Kementerian pendidikan Jepang telah menginstruksikan para guru di sekolah-sekolah SMP dan SMA untuk menggunakan manual yang telah direvisi dan menyatakan bahwa pulau-pulau itu adalah milik Jepang.
"Kami memanggil Duta Besar untuk mengajukan protes keras, setelah Kementerian Pendidikan Jepang mengeluarkan tuduhan tidak berdasar dalam manual buku pelajaran," kata Wakil Menteri Luar Negeri Korsel, Kim Kyou-Hyun, seperti dikutip dari Reuters.
Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Korsel menuduh Jepang berpegang pada kebiasaan buruk masa lalu, mendistorsi sejarah, dan terlibat nostalgia atas imperialisme masa lalu.
Era kolonial Jepang pada 1910-1945 atas Semenanjung Korea masih menjadi isu yang sangat emosional di Korsel. Pemerintah dan rakyat Korsel merasa Pemerintah Jepang telah gagal untuk menyatakan permintaan maaf yang tulus atau menebus pelanggaran yang dilakukan selama periode tersebut.
(esn)
