Yingluck tegaskan tak akan mundur dari kursi PM Thailand
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri sementara Thailand, Yingluck Shinawatra, pada Selasa (17/12/2013), menegaskan, bahwa dia tidak akan mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri, seperti yang diminta oleh demonstran anti-pemerintah.
Yingluck menegaskan, bahwa berdasarkan konstitusi, ia akan tetap berada dalam posisinya, sampai perdana menteri baru terpilih. Pemilihan umum mendatang dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2014.
Yingluck juga meminta para pemilih Thailand untuk memberikan suara mereka pada hari pemilihan. Menurut Juru Bicara Pemerintah, Kabinet caretaker telah menyetujui anggaran sebesar 3,8 miliar baht (USD118,6 juta) untuk menyelenggarakan pemilu di negara itu.
Sebelumnya, pada 9 Desember lalu, Yingluck telah mengumumkan pembubaran parlemen untuk meredakan ketegangan politik yang berkepanjangan di negara itu. Namun, pemimpin protes anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, menolak untuk mengakhiri akdi demonstrasi jalanan, kecuali Yingluck mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri sementara.
Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah sementara digantikan oleh "Dewan Rakyat" dalam upaya untuk mengakhiri apa yang disebut rezim Thaktsin.
Yingluck menegaskan, bahwa berdasarkan konstitusi, ia akan tetap berada dalam posisinya, sampai perdana menteri baru terpilih. Pemilihan umum mendatang dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2014.
Yingluck juga meminta para pemilih Thailand untuk memberikan suara mereka pada hari pemilihan. Menurut Juru Bicara Pemerintah, Kabinet caretaker telah menyetujui anggaran sebesar 3,8 miliar baht (USD118,6 juta) untuk menyelenggarakan pemilu di negara itu.
Sebelumnya, pada 9 Desember lalu, Yingluck telah mengumumkan pembubaran parlemen untuk meredakan ketegangan politik yang berkepanjangan di negara itu. Namun, pemimpin protes anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, menolak untuk mengakhiri akdi demonstrasi jalanan, kecuali Yingluck mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri sementara.
Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah sementara digantikan oleh "Dewan Rakyat" dalam upaya untuk mengakhiri apa yang disebut rezim Thaktsin.
(esn)