China tuduh PM Jepang sebarkan fitnah
Minggu, 15 Desember 2013 - 23:21 WIB
China tuduh PM Jepang sebarkan fitnah
A
A
A
Sindonews.com – China kembali melontarkan kecaman atas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, soal Zona Pertahanan Udara yang diterapkan China di atas wilayah Laut China Timur yang meliputi kepulauan yang disengketakan kedua negara.
Dalam pertemuan puncak dengan 10 pemimpin ASEAN di Tokyo, Abe mendesak China untuk membatalkan penerapan Zona Pertahanan Udara itu. Abe mengaku sangat prihatin dengan hal ini dan ia percaya "banyak" pemimpin negara-negara ASEAN yang memiliki pandangan sama dengannya.
"Kami menyatakan ketidakpuasan yang kuat dengan pernyataan Pemimpin Jepang pada pertemuan internasional, untuk membuat pernyataan fitnah tentang China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, dalam sebuah pernyataan, Sabtu (14/12/2013) malam.
Dia menambahkan, bahwa upaya Jepang untuk mempromosikan standar ganda dan menyesatkan opini publik internasional, tidak akan berhasil. "Salah satu yang telah secara sepihak mengubah status quo atas pulau-pulau Diaoyu, tidak lain adalah Jepang sendiri," kata Lei, seperti dikutip dari Xinhua.
"Dalam hal ini, China telah mengambil langkah-langkah hukum dan diperlukan untuk menjaga wilayah kedaulatannya dan sepenuhnya dibenarkan dan melanggar aturan,” lanjutnya.
Dalam pertemuan puncak dengan 10 pemimpin ASEAN di Tokyo, Abe mendesak China untuk membatalkan penerapan Zona Pertahanan Udara itu. Abe mengaku sangat prihatin dengan hal ini dan ia percaya "banyak" pemimpin negara-negara ASEAN yang memiliki pandangan sama dengannya.
"Kami menyatakan ketidakpuasan yang kuat dengan pernyataan Pemimpin Jepang pada pertemuan internasional, untuk membuat pernyataan fitnah tentang China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, dalam sebuah pernyataan, Sabtu (14/12/2013) malam.
Dia menambahkan, bahwa upaya Jepang untuk mempromosikan standar ganda dan menyesatkan opini publik internasional, tidak akan berhasil. "Salah satu yang telah secara sepihak mengubah status quo atas pulau-pulau Diaoyu, tidak lain adalah Jepang sendiri," kata Lei, seperti dikutip dari Xinhua.
"Dalam hal ini, China telah mengambil langkah-langkah hukum dan diperlukan untuk menjaga wilayah kedaulatannya dan sepenuhnya dibenarkan dan melanggar aturan,” lanjutnya.
(esn)
