Yingluck undang semua pihak di Thailand untuk berdialog
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri caretaker Thailand, Yingluck Shinawatra, pada Kamis (12/12/2013), mengundang semua partai politik dan lapaisan masyarakat untuk bertemu pada akhir pekan guna mencari solusi terhadap kebuntuan politik di negara itu.
“Pemerintah telah memutuskan untuk meminta pendapat dari wakil-wakil partai politik, pengusaha, pegawai negeri sipil, lembaga pendidikan, pakar hukum dan akademisi,” ujar Yingluck dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Thailand.
Menurutnya, Sekretaris untuk Kantor Perdana Menteri, Tongthong Chantharangsu, akan bertanggung jawab mengatur pertemuan itu. Namun, Komite Rakyat Demokratik Reformasi (PDRC), sebuah aliansi dari berbagai kelompok anti pemerintah, mengaku tidak akan menghadiri pertemuan itu.
“Usulan Yingluck itu tidak akan memberikan jawaban atas desakan pengunjuk rasa,” kata Juru Bicara PDRC, Akanat Promphan. Menurutnya, apa yang mereka butuhkan adalah reformasi yang akan dilakukan sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2014.
Pada Kamis, sekelompok pengunjuk rasa anti pemerintah masih terus mengepung kompleks pusat pemerintahan di Bangkok. Para demonstran meminta polisi meninggalkan gedung itu, namun permintaan itu tak dikabulkan. Akibatnya, para pengunjuk rasa memotong pasokan listrik ke Gedung Pemerintah.
“Pemerintah telah memutuskan untuk meminta pendapat dari wakil-wakil partai politik, pengusaha, pegawai negeri sipil, lembaga pendidikan, pakar hukum dan akademisi,” ujar Yingluck dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Thailand.
Menurutnya, Sekretaris untuk Kantor Perdana Menteri, Tongthong Chantharangsu, akan bertanggung jawab mengatur pertemuan itu. Namun, Komite Rakyat Demokratik Reformasi (PDRC), sebuah aliansi dari berbagai kelompok anti pemerintah, mengaku tidak akan menghadiri pertemuan itu.
“Usulan Yingluck itu tidak akan memberikan jawaban atas desakan pengunjuk rasa,” kata Juru Bicara PDRC, Akanat Promphan. Menurutnya, apa yang mereka butuhkan adalah reformasi yang akan dilakukan sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2014.
Pada Kamis, sekelompok pengunjuk rasa anti pemerintah masih terus mengepung kompleks pusat pemerintahan di Bangkok. Para demonstran meminta polisi meninggalkan gedung itu, namun permintaan itu tak dikabulkan. Akibatnya, para pengunjuk rasa memotong pasokan listrik ke Gedung Pemerintah.
(esn)