AS: Reformasi Myanmar belum tuntas
Rabu, 09 Oktober 2013 - 20:38 WIB
AS: Reformasi Myanmar belum tuntas
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry mengatakan, reformasi politik yang berlangsung di Myanmar belum tuntas, Rabu (9/10/2013). Ungkapan itu datang sehari setelah Pemerintah Myanmar membebaskan 56 tahanan politik.
"Saya pikir apa yang terjadi di Myanmar sangat menarik, tetapi belum tuntas," ungkap Kerry saat bertemu dengan sejumlah siswa di Brunei. Selanjutnya, Kerry dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Myanmar, Thein Sein dalam KTT regional.
"Kita harus melihat proses transformasi politik terus berlanjut dan saya harap demokrasi akan terus berkembang," imbuh Kerry. Hubungan antara AS dan Myanmar membaik setelah pemerintahan militer Myanmar yang keras berakhir.
Tidak hanya memberikan pujian atas usaha yang telah dilakukan pemerintah Myanmar, Presiden AS Barack Obama juga melakukan kunjungan bersejarah ke Myanmar pada November 2012 lalu.
Sein mengambil alih kekuasaan Maret 2011, dirinya telah menerima banyak pujian dari internasional, dia juga berhasil menghapus sanksi berat yang ditetapkan pihak barat demi dengan melakukan reformasi yang mencakup ratusan membebaskan tahanan politik yang ditahan di bawah junta militer.
"Saya pikir apa yang terjadi di Myanmar sangat menarik, tetapi belum tuntas," ungkap Kerry saat bertemu dengan sejumlah siswa di Brunei. Selanjutnya, Kerry dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Myanmar, Thein Sein dalam KTT regional.
"Kita harus melihat proses transformasi politik terus berlanjut dan saya harap demokrasi akan terus berkembang," imbuh Kerry. Hubungan antara AS dan Myanmar membaik setelah pemerintahan militer Myanmar yang keras berakhir.
Tidak hanya memberikan pujian atas usaha yang telah dilakukan pemerintah Myanmar, Presiden AS Barack Obama juga melakukan kunjungan bersejarah ke Myanmar pada November 2012 lalu.
Sein mengambil alih kekuasaan Maret 2011, dirinya telah menerima banyak pujian dari internasional, dia juga berhasil menghapus sanksi berat yang ditetapkan pihak barat demi dengan melakukan reformasi yang mencakup ratusan membebaskan tahanan politik yang ditahan di bawah junta militer.
(esn)
