Berangus korupsi, Presiden Venezuela minta kekuasaan khusus
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mendatangi parlemen, kemarin, untuk meminta dukungan pemberian kekuasaan khusus dalam memberantas korupsi dan melawan sabotase ekonomi. Namun, para pemimpin oposisi curiga, langkah Maduro itu sebagai siasat agar dia menjadi otokrat seperti pendahulunya, Hugo Chavez.
Parlemen atau Majelis Nasional, dimana Partai Sosialis pendukung Maduro yang mengusasi hampir dua pertiga kursi, akan menjadwalkan pemungutan suara. Tujuannya, untuk memberikan kekuasaan khusus kepada Maduro dalam memulihkan ekonomi Venezuela.
Mengutip laporan Reuters, Rabu (9/10/2013), Maduro, 50, mengatakan, bahwa ia membutuhkan apa yang disebut Undang-Undang Pemulihan yang berlaku 12 bulan. UU itu memungkinan tindakan keras terhadap praktik korupsi di negara tersebut.
”Kami datang untuk meminta keputusan soal kekuatan yang akan memberi kita dasar hukum yang kuat untuk bertindak cepat dan tegas terhadap kejahatan ini, penyakit ini,” katanya kepada anggota parlemen, yang disambut sorak sorai para pendukungnya di luar gedung parlemen.
”Jika korupsi terus dan langgeng, dan merusak logika kapitalisme, tidak akan ada sosialisme di sini lagi. Korupsi harus berhenti, dan kehidupan politik kita akan normal lagi. Hanya dengan menerapkan hukuman keras kepada koruptor,” ujarnya.
Dia menyerukan semua rakyat Venezuele menolak segala praktik korupsi, baik yang mungkin dilakukan kubu oposisi maupun dari kubu pemerintahannya sendiri. ”Ini gengster (koruptor) yang sama , namun mereka berpakaian,” katanya merujuk pada para pejabat .
Maduro yang awalnya hanya sopir bus di Caracas itu, sukses meraih kekuasaan dengan menggantikan Hugo Chavez yang meninggal akibat kanker. Maduro terpilih sebagai Presiden Venezuela melalui pemilu.
Parlemen atau Majelis Nasional, dimana Partai Sosialis pendukung Maduro yang mengusasi hampir dua pertiga kursi, akan menjadwalkan pemungutan suara. Tujuannya, untuk memberikan kekuasaan khusus kepada Maduro dalam memulihkan ekonomi Venezuela.
Mengutip laporan Reuters, Rabu (9/10/2013), Maduro, 50, mengatakan, bahwa ia membutuhkan apa yang disebut Undang-Undang Pemulihan yang berlaku 12 bulan. UU itu memungkinan tindakan keras terhadap praktik korupsi di negara tersebut.
”Kami datang untuk meminta keputusan soal kekuatan yang akan memberi kita dasar hukum yang kuat untuk bertindak cepat dan tegas terhadap kejahatan ini, penyakit ini,” katanya kepada anggota parlemen, yang disambut sorak sorai para pendukungnya di luar gedung parlemen.
”Jika korupsi terus dan langgeng, dan merusak logika kapitalisme, tidak akan ada sosialisme di sini lagi. Korupsi harus berhenti, dan kehidupan politik kita akan normal lagi. Hanya dengan menerapkan hukuman keras kepada koruptor,” ujarnya.
Dia menyerukan semua rakyat Venezuele menolak segala praktik korupsi, baik yang mungkin dilakukan kubu oposisi maupun dari kubu pemerintahannya sendiri. ”Ini gengster (koruptor) yang sama , namun mereka berpakaian,” katanya merujuk pada para pejabat .
Maduro yang awalnya hanya sopir bus di Caracas itu, sukses meraih kekuasaan dengan menggantikan Hugo Chavez yang meninggal akibat kanker. Maduro terpilih sebagai Presiden Venezuela melalui pemilu.
(mas)