Rusia akan tolak resolusi berdasarkan Bab VII Piagam PBB
Rabu, 18 September 2013 - 23:52 WIB
Rusia akan tolak resolusi berdasarkan Bab VII Piagam PBB
A
A
A
Sindonews.com – Rusia tidak akan menerima resolusi PBB yang diadopsi di bawah Bab VII Piagam PBB, yang membuka jalan untuk aksi militer dalam beberapa kasus. Demikian dinyatakan Wakil Menteru Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, Rabu (18/9/2013).
Komentar itu dilayangkan Ryabkov selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Moallem. Menurut kantor berita SANA, pertemuan ini terutama difokuskan pada kesepakatan Amerika Serikat (AS) dan Rusia soal senjata kimia Suriah.
Sikap Rusia datang di saat kekuatan Barat berupaya mengikat resolusi PBB tentang Suriah pada Bab VII, untuk memastikan kepatuhan rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun, AS memperingatkan, bahwa ancaman menggunakan kekuatan akan tetap ada untuk memastikan kepatuhan Damaskus memenuhi kesepakatan memusnahkan senjata kimia mereka.
Wakil Menteri Informasi Suriah, Khalaf al- Miftah, berharap, penyelidikan mengenai penggunaan senjata kimia untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, tidaklah memihak.
"Kami berharap, adanya peluncuran sebuah penyelidikan untuk menentukan pihak-pihak yang menggunakan senjata kimia melalui mekanisme koordinasi dengan Pemerintah Suriah," kata Miftah kepada Xinhua.
Menurut Miftah, semua dalih Washington untuk melancarkan serangan militer terhadap Suriah telah gugur. "Tidak ada ancaman dan senjata kimia tidak boleh digunakan sebagai penutup untuk melakukan agresi terhadap Suriah," jelasnya.
"Suriah telah menerima untuk bergabung dengan konvensi senjata kimia. Suriah tidak ingin agresi, tetapi bekerja untuk mempromosikan perdamaian," tambahnya.
Komentar itu dilayangkan Ryabkov selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Moallem. Menurut kantor berita SANA, pertemuan ini terutama difokuskan pada kesepakatan Amerika Serikat (AS) dan Rusia soal senjata kimia Suriah.
Sikap Rusia datang di saat kekuatan Barat berupaya mengikat resolusi PBB tentang Suriah pada Bab VII, untuk memastikan kepatuhan rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun, AS memperingatkan, bahwa ancaman menggunakan kekuatan akan tetap ada untuk memastikan kepatuhan Damaskus memenuhi kesepakatan memusnahkan senjata kimia mereka.
Wakil Menteri Informasi Suriah, Khalaf al- Miftah, berharap, penyelidikan mengenai penggunaan senjata kimia untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, tidaklah memihak.
"Kami berharap, adanya peluncuran sebuah penyelidikan untuk menentukan pihak-pihak yang menggunakan senjata kimia melalui mekanisme koordinasi dengan Pemerintah Suriah," kata Miftah kepada Xinhua.
Menurut Miftah, semua dalih Washington untuk melancarkan serangan militer terhadap Suriah telah gugur. "Tidak ada ancaman dan senjata kimia tidak boleh digunakan sebagai penutup untuk melakukan agresi terhadap Suriah," jelasnya.
"Suriah telah menerima untuk bergabung dengan konvensi senjata kimia. Suriah tidak ingin agresi, tetapi bekerja untuk mempromosikan perdamaian," tambahnya.
(esn)
