Pemerintah Mesir bantah bubarkan Ikhwanul Muslimin

Sindonews.com - Pemerintah Mesir membantah laporan media, yang menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk membubarkan kelompok Ikhwanul Muslimin. Laporan media itu mengutip seorang juru bicara Kementerian Solidaritas Sosial.

Dalam pernyataanya, kementerian itu menyatakan, akan mencabut status organisasi non-pemerintah kelompok Islam pendukung presiden terguling Mohamed Morsi itu. ”(Pembubaran) dalam beberapa hari,” kata kementerian itu.

Namun, Sherif Shawki, seorang pembantu Perdana Menteri Mesir, mengatakan kepada BBC, Jumat (6/9/2013), bahwa Menteri Solidaritas Sosial belum mengeluarkan keputusan apapun .

Penguasa militer telah meluncurkan tindakan keras terhadap kelompok itu sejak mendepak Presiden Mohammed Morsi pada 3 Juli 2013. Puluhan tokoh Ikhwanul senior, termasuk pemimpin utama, Mohammed Badie, telah ditahan atas tuduhan menghasut kekerasan dan pembunuhan.

Sejak Morsi dilengserkan, ratusan orang menuntut pemulihan militer Mesir mengembalikan kekuasaan Morsi. Tuntutan itu, dibalas tindakan keras yang diklaim sebagai perlawanan terhadap "terorisme".

Kelompok Islam yang telah berusia 85 tahun itu, pernah dilarang oleh penguasa militer Mesir pada tahun 1954. Tapi, kelompok itu kemudian mendaftarkan diri sebagai LSM sebagai reaksi atas keputusan pengadilan setempat.

Ikhwanul Muslimin juga memiliki sayap politik yang terdaftar secara hukum. Yakni, Partai Kebebasan dan Keadilan, yang didirikan pada Juni 2011. Kelompok itu sukses memaksa Presiden Hosni Mubarak lengser dari kekuasaannya.