Pakistan tuntut pembebasan Morsi

Sindonews.com – Pakistan menyerukan pembebasan Presiden Mesir terguling, Mohammed Morsi dan pemulihan institusi demokrasi di Mesir. "Setelah mengalami sendiri intervensi ekstra-konstitusional berulang, Pakistan menentang intervensi militer untuk menyelesaikan konflik di negara manapun," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan, Jumat (26/7/2013).

"Kami juga menyerukan pembebasan segera Presiden Mohammed Morsi," lanjut pernyataan itu, seperti dikutip dari Xinhua. Pakistan mendesak semua pihak di Mesir untuk mengatasi masalah hukum dan konstitusional dalam cara yang inklusif dan damai untuk memungkinkan negara berhasil mengembalikan lembaga-lembaga demokrasi sedini mungkin.

"Ini adalah harapan tulus dari pemerintah dan rakyat Pakistan, bahwa sebagai bangsa yang besar, Mesir akan mampu untuk menangani urusan dalam cara yang menjamin stabilitas politik, demokrasi berkelanjutan dan pembangunan negara dan kesejahteraan mereka dan kesejahteraan orang-orangnya,” tambah pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan kesedihan mendalam karena jatuhnya korban tak berdosa dalam aksi kekerasan yang saat ini melanda Mesir. "Ini merupakan kemunduran besar untuk Mesir, untuk demokrasi dan pencapaian tujuan dan sasaran dari revolusi Januari 2011," sambung pernyataan itu.

Morsi dan sejumlah pemimpin Ikhwanul Muslimin ditahan oleh militer negara itu sejak 3 Juli silam. Teraktual, Pengadilan di Mesir telah memerintahkan penahanan terhadap Morsi. Penahanan itu untuk penyelidikan dugaan Morsi berkomplot dengan kelompok Hamas, terutama saat ia melarikan diri dari tahanan beberapa tahun lalu.

Kantot berita Mesir, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/7/2013), melaporkan, hakim investigasi Hassan Samir, tengah menyelidiki bukti-bukti keterlibatan Morsi dalam kasus pembunuhan saat pelengseran Mubarak. Hakim juga menyelidiki dugaan keterlibatan Hamas dalam pembebasan Morsi.

”Morsi akan ditanyai apakah ia bekerja sama dengan Hamas dalam serangan terhadap kantor polisi dan penjara pada awal tahun 2011, di mana para tahanan politik Islam dan lainnya melarikan diri selama pemberontakan terhadap Hosni Mubarak,” tulis kantor berita Mena.