Uni Eropa akan larang bantuan keuangan bagi Israel
Selasa, 16 Juli 2013 - 23:07 WIB
Uni Eropa akan larang bantuan keuangan bagi Israel
A
A
A
Sindonews.com – Uni Eropa (UE) pada Selasa (16/7/2013) menyatakan, bahwa mereka akan melarang bantuan keuangan kepada organisasi milik Israel yang beroperasi di wilayah-wilayah pendudukan. Langkah ini menggarisbawahi keprihatinan UE, bahwa pembangunan pemukiman Israel merugikan prospek perdamaian dengan Palestina.
Pedoman itu diadopsi oleh Komisi eksekutif UE pada akhir Juni lalu dan diharapkan akan diterbitkan pekan ini. Pedoman ini membuat jelas, bahwa mulai tahun depan, organisasi milik Israel yang beroperasi di wilayah tersebut, tidak akan memenuhi syarat untuk hibah, hadiah, atau pinjaman dari UE.
Pedoman itu akan berlaku untuk perusahaan, universitas, atau badan-badan lain milik Israel yang beroperasi di daerah yang diduduki oleh negara yahudi itu sejak Perang Timur Tengah 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
"Uni Eropa telah membuat jelas, bahwa ia tidak akan mengakui perubahan perbatasan pra-1967, selain yang disetujui oleh pihak dalam Proses Perdamaian Timur Tengah," sebut pernyataan yang tertuang dalam pedoman itu, seperti dilaporkan oleh Reuters.
Sandra de Waele, Kepala delegasi urusan politik Uni Eropa untuk Israel, mengatakan pada Radio Israel, bahwa keputusan UE itu adalah sebuah ekspresi frustrasi dengan langkah perluasan pemukiman lanjutan. Hingga kini, Israel memang masih terus melakukan pembangunan pemukiman yahudi, meski banyak pihak mengecam tindakan itu.
Pedoman itu diadopsi oleh Komisi eksekutif UE pada akhir Juni lalu dan diharapkan akan diterbitkan pekan ini. Pedoman ini membuat jelas, bahwa mulai tahun depan, organisasi milik Israel yang beroperasi di wilayah tersebut, tidak akan memenuhi syarat untuk hibah, hadiah, atau pinjaman dari UE.
Pedoman itu akan berlaku untuk perusahaan, universitas, atau badan-badan lain milik Israel yang beroperasi di daerah yang diduduki oleh negara yahudi itu sejak Perang Timur Tengah 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
"Uni Eropa telah membuat jelas, bahwa ia tidak akan mengakui perubahan perbatasan pra-1967, selain yang disetujui oleh pihak dalam Proses Perdamaian Timur Tengah," sebut pernyataan yang tertuang dalam pedoman itu, seperti dilaporkan oleh Reuters.
Sandra de Waele, Kepala delegasi urusan politik Uni Eropa untuk Israel, mengatakan pada Radio Israel, bahwa keputusan UE itu adalah sebuah ekspresi frustrasi dengan langkah perluasan pemukiman lanjutan. Hingga kini, Israel memang masih terus melakukan pembangunan pemukiman yahudi, meski banyak pihak mengecam tindakan itu.
(esn)
