Beli senjata dari Korut, Jenderal Myanmar masuk daftar hitam AS
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada Letnan Jenderal Thein Htay, Kepala Direktorat Industri Pertahanan Myanmar (DDI), Selasa (2/7/2013). Sanksi dijatuhkan, karena Htay terlibat dalam permbelian senjata dari Korea Utara (Korut).
“Sanksi yang dijatuhkan terhadap Letnan Jenderal Thein Htay, melarang melakukan bisnis dengan perusahaan AS dan membekukan seluruh asetnya di bawah yurisdiksi AS,” sebut pernyataan Departemen Keuangan AS, seperti dikutip dari Xinhua.
Htay, masuk dalam daftar hitam di bawah perintah eksekutif AS, yang menargetkan mereka yang terlibat dalam perdagangan senjata antara Korut dan Myanmar. Htay juga dituduh bertindak atas nama DDI, yang ditunjuk pada Juli 2012 untuk pembelian peralatan dan bahan militer dari Korut.
"Thein Htay telah mengabaikan persyaratan internasional untuk menghentikan pembelian barang militer dari Korut, pendapatan yang langsung mendukung kegiatan ilegal Korut," kata David Cohen, Sekretaris Depkeu AS untuk terorisme dan intelijen keuangan, dalam sebuah pernyataan.
Departemen Keuangan AS mengatakan, pemerintah Myanmar tidak ditargetkan dalam aksi itu, karena telah mengambil "langkah positif" dengan memutuskan hubungan militer dengan Korut. Pemerintah AS telah mencabut sanksi terhadap Myanmar, dalam menanggapi reformasi yang dilakukan di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir ini.
“Sanksi yang dijatuhkan terhadap Letnan Jenderal Thein Htay, melarang melakukan bisnis dengan perusahaan AS dan membekukan seluruh asetnya di bawah yurisdiksi AS,” sebut pernyataan Departemen Keuangan AS, seperti dikutip dari Xinhua.
Htay, masuk dalam daftar hitam di bawah perintah eksekutif AS, yang menargetkan mereka yang terlibat dalam perdagangan senjata antara Korut dan Myanmar. Htay juga dituduh bertindak atas nama DDI, yang ditunjuk pada Juli 2012 untuk pembelian peralatan dan bahan militer dari Korut.
"Thein Htay telah mengabaikan persyaratan internasional untuk menghentikan pembelian barang militer dari Korut, pendapatan yang langsung mendukung kegiatan ilegal Korut," kata David Cohen, Sekretaris Depkeu AS untuk terorisme dan intelijen keuangan, dalam sebuah pernyataan.
Departemen Keuangan AS mengatakan, pemerintah Myanmar tidak ditargetkan dalam aksi itu, karena telah mengambil "langkah positif" dengan memutuskan hubungan militer dengan Korut. Pemerintah AS telah mencabut sanksi terhadap Myanmar, dalam menanggapi reformasi yang dilakukan di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir ini.
(esn)