Pemerintah Kongo akan teken perjanjian damai dengan pemberontak
Senin, 11 Maret 2013 - 20:37 WIB
Pemerintah Kongo akan teken perjanjian damai dengan pemberontak
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kongo akan menandatangani kesepakatan damai dengan pemberontak M-23 pada Jumat 15 Maret mendatang. Demikian dilaporkan oleh kantor berita Reuters, Senin (11/3/2013).
Menurut draft perjanjian damai yang didapat oleh Reuters, pasukan pemberontak M-23 akan menyerahkan senjata mereka menjelang penyebaran pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang dikuasai pemberontak dan mereka tidak menghadapi penuntutan akan diintegrasikan menjadi tentara.
Pemerintah Kongo, pada gilirannya akan mempercepat kembalinya pengungsi etnis Tutsi dari Rwanda. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengakhiri berulangnya konflik serupa di wilayah timur Kongo yang kaya akan kandungan mineral. Selama dua dekade, persaingan etnis dan ketegangan dengan negara tetangga Rwanda, kerap terjadi di wilayah ini.
Juru Bicara Pemerintah Kongo, Lambert Mende mengatakan, dokumen yang didapat oleh Reuters adalah "dokumen kerja" dan mengkonfirmasi bahwa 15 Maret adalah batas waktu untuk melakukan pembicaraan untuk mengakhiri konflik.
Namun, Bertrand Bisimwa, kepala sayap politik pemberotak M23 menyatakan pada Reuters, bahwa ia tidak menyadari keberadaan dokumen itu. “Pembicaraan lebih lanjut dibutuhkan, sebelum kesepakatan apa pun ditandatangani,” ujarnya.
Menurut draft perjanjian damai yang didapat oleh Reuters, pasukan pemberontak M-23 akan menyerahkan senjata mereka menjelang penyebaran pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang dikuasai pemberontak dan mereka tidak menghadapi penuntutan akan diintegrasikan menjadi tentara.
Pemerintah Kongo, pada gilirannya akan mempercepat kembalinya pengungsi etnis Tutsi dari Rwanda. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengakhiri berulangnya konflik serupa di wilayah timur Kongo yang kaya akan kandungan mineral. Selama dua dekade, persaingan etnis dan ketegangan dengan negara tetangga Rwanda, kerap terjadi di wilayah ini.
Juru Bicara Pemerintah Kongo, Lambert Mende mengatakan, dokumen yang didapat oleh Reuters adalah "dokumen kerja" dan mengkonfirmasi bahwa 15 Maret adalah batas waktu untuk melakukan pembicaraan untuk mengakhiri konflik.
Namun, Bertrand Bisimwa, kepala sayap politik pemberotak M23 menyatakan pada Reuters, bahwa ia tidak menyadari keberadaan dokumen itu. “Pembicaraan lebih lanjut dibutuhkan, sebelum kesepakatan apa pun ditandatangani,” ujarnya.
(esn)
