Negara-negara Arab diminta segera bantu Otoritas Palestina

Sindonews.com – Menteri Tenaga Kerja Pemerintah Otoritas Palestina (PNA) Ahmed Majdalani, Minggu (13/1/2013), menyerukan negara-negara Arab untuk segera bertindak guna menyelamatkan PNA dari krisis keuangan yang parah dan tantangan ekonomi dan politik belum pernah terjadi sebelumnya.

“Jika anggaran PNA tidak didukung, akan ada keruntuhan yang komprehensif dari semua layanan PNA terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza,” ujar Majdalani dalam wawancara khusus dengan kantor berita Xinhua.

"Negara-negara Arab harus segera bertindak menyelamatkan anggaran PNA,” kata Majdalani, mengacu pada pertemuan darurat yang diikuti oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Perdana Menteri PNA, Salam Fayyad di Kairo, Minggu (13/1/2013), untuk membahas situasi krusial keuangan PNA itu.

"Fayyad telah menyajikan laporan lengkap pada dimensi krisis keuangan dan konsekuensinya pada Palestina. Perdana Menteri juga akan memanggil pemimpin negara-negara Arab untuk meminta tanggung jawab mereka dan membantu melaksanakan keputusan KTT Liga Arab sebelumnya,” jelas Majdalani.

Pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab ini diadakan atas permintaan Libanon. Pertemuan ini juga membahas situasi ribuan pengungsi Palestina dan Suriah yang melarikan diri ke Libanon, karena konflik yang berkepanjangan antara rezim Suriah dan pasukan oposisi.

"Krisis keuangan meningkat dan berkembang, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kebutuhan tumbuh di tengah tantangan berat yang akan segera menonaktifkan kinerja lembaga Palestina dan perusahaan, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan," kata Majdalani di kantornya di Ramallah.

Menurutnya, kondisi ini juga mempengaruhi aparat keamanan Palestina, serta kemampuan untuk mengendalikan situasi keamanan di Tepi Barat. “Yang berarti bahwa situasinya sangat sulit dan membutuhkan intervensi mendesak negara-negara Arab,” lanjutnya.

Majdalani juga menyatakan, bahwa PNA sangat membutuhkan USD240 juta untuk memenuhi komitmennya, terutama membayar gaji para karyawan, keamanan, dan pegawai negeri sipil.

"Hal ini telah menjadi sangat jelas, bahwa menyelamatkan anggaran PNA dan menempatkan posisi untuk mengakhiri krisis keuangan benar-benar politis," kata Majdalani, mengacu pada kekurangan dalam anggaran PNA yang mencapai lebih dari USD1 miliar, karena kurangnya bantuan asing.