China panggil diplomat AS
Senin, 06 Agustus 2012 - 09:33 WIB
China panggil diplomat AS
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Luar Negeri China pada Sabtu malam (4/8), Asisten Menteri Luar Negeri Zhang Kunsheng memanggil Deputi Kepala Misi Kedutaan Besar AS Robert Wang untuk memberikan penjelasan serius mengenai isu Laut China Selatan yang dikeluarkan Washington.
“pernyataan yang diungkapkan , Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Patrick Ventrell pada Jumat 3 Agustus lalu sangat mengabaikan fakta dan salah,” ungkap Zhang.
Dia menegaskan komentar AS itu menjadi sinyal yang salah dan tidak dapat membantu langkah-langkah berbagai pihak yang relatif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan Asia-Pasifik.
“China mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat dan menentang pernyataan itu. Kita menyarankan AS untuk memperbaiki kesalahannya dan menghargai kedaulatan China serta integritas teritorial. Kita meminta AS untuk melakukan langkah-langkah yang dapat mendukung stabilitas dan kesejahteraan di Asia- Pasifik,” katanya dikutip AFP.
Jumat lalu Ventrell mengatakan “Pendirian garnisun militer di wilayah itu justru menghalangi upaya diplomatik yang telah dilaksanakan secara kolaboratif untuk menyelesaikan perbedaan dan risiko meningkatkan ketegangan di wilayah itu.”
Sementara, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qin Gang secara terpisah menyatakan, China memiliki kedaulatan di Laut China Selatan dan kepulauan sehingga Beijing memiliki hak untuk mendirikan pemerintahan yang mengatur kota di sana.
“Kenapa AS menjadi buta terhadap fakta-fakta bahwa negara tertentu yang telah membuka sejumlah blok gas dan minyak,” ujar Qin, seperti dikutip Reuters.
Qin menambahkan, kenapa AS menghindari pembicaraan mengenai ancaman kapal militer terhadap nelayan China yang dilakukan negara tertentu.
Laut China Selatan menjadi poin terbesar terjadinya pertempuran militer di Asia. Pasalnya, wilayah itu juga diklaim oleh Beijing dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina dan Vietnam. Filipina merupakan sekutu utama AS.
Laut China Selatan menjadi masalah tambahan dalam perseteruan antara Washington dan Beijing, selain masalah mata uang, Tibet, dan Taiwan. Sementara, Taiwan mengajukan inisiatif perdamaian untuk menyelesaikan ketegangan dalam menyelesaikan isu Laut China Timur yang juga diklaim China dan Jepang.
“pernyataan yang diungkapkan , Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Patrick Ventrell pada Jumat 3 Agustus lalu sangat mengabaikan fakta dan salah,” ungkap Zhang.
Dia menegaskan komentar AS itu menjadi sinyal yang salah dan tidak dapat membantu langkah-langkah berbagai pihak yang relatif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan Asia-Pasifik.
“China mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat dan menentang pernyataan itu. Kita menyarankan AS untuk memperbaiki kesalahannya dan menghargai kedaulatan China serta integritas teritorial. Kita meminta AS untuk melakukan langkah-langkah yang dapat mendukung stabilitas dan kesejahteraan di Asia- Pasifik,” katanya dikutip AFP.
Jumat lalu Ventrell mengatakan “Pendirian garnisun militer di wilayah itu justru menghalangi upaya diplomatik yang telah dilaksanakan secara kolaboratif untuk menyelesaikan perbedaan dan risiko meningkatkan ketegangan di wilayah itu.”
Sementara, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qin Gang secara terpisah menyatakan, China memiliki kedaulatan di Laut China Selatan dan kepulauan sehingga Beijing memiliki hak untuk mendirikan pemerintahan yang mengatur kota di sana.
“Kenapa AS menjadi buta terhadap fakta-fakta bahwa negara tertentu yang telah membuka sejumlah blok gas dan minyak,” ujar Qin, seperti dikutip Reuters.
Qin menambahkan, kenapa AS menghindari pembicaraan mengenai ancaman kapal militer terhadap nelayan China yang dilakukan negara tertentu.
Laut China Selatan menjadi poin terbesar terjadinya pertempuran militer di Asia. Pasalnya, wilayah itu juga diklaim oleh Beijing dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina dan Vietnam. Filipina merupakan sekutu utama AS.
Laut China Selatan menjadi masalah tambahan dalam perseteruan antara Washington dan Beijing, selain masalah mata uang, Tibet, dan Taiwan. Sementara, Taiwan mengajukan inisiatif perdamaian untuk menyelesaikan ketegangan dalam menyelesaikan isu Laut China Timur yang juga diklaim China dan Jepang.
()
