Hillary desak Sudan dan Sudan Selatan aktif bernegosiasi
Jum'at, 03 Agustus 2012 - 15:33 WIB
Hillary desak Sudan dan Sudan Selatan aktif bernegosiasi
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton mendesak Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir untuk aktif melakukan negosiasi guna menyelesaikan persengketaan dengan Sudan.
"Kami harap Sudan dan Sudan Selatan lebih aktif melakukan negosiasi. Karena pertikaian di kedua negara tak kunjung terselesaikan," ungkap Hillary, seperti dilansir The Telegraph, Jumat (3/8/2012).
Menurut Hillary, dibutuhkan jiwa kepemimpinan dan keterlibatan langsung dari dua kepala negara untuk menyelesaikan masalah politik. Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan harus rutin mengelar negosisi untuk menyelesaikan masalah hingga tuntas.
Ke depan, hasil negosiasi rutin ini nantinya akan menjadi keputusan penting bagi Sudan dan Sudan Selatan. Sebab pendapatan ekonomi kedua belah pihak sangat tergantung pada penjulan minyak.
Senada dengan ungkapan Hillary, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memaksa Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk segera membuat kesepakatan. Mengingat persengketaan hanya akan membuat kondisi perekonomian kedua negara semakin melemah.
Sejak memerdekakan diri pada 9 Juli 2011 dari Sudan, kedua negara ini terhimpit masalah pemisahan ekonomi. Persengketaan yang menjadi masalan utama bagi Sudan dan Sudan Selatan, antara lain bagi hasil produksi minyak, kewarganegaraan, dan wilayah perbatasan. Pangkal persengketaan itu telah membuat hubungan diplomatik Sudan dan Sudan Selatan kembali memanas pada Maret dan April lalu.
"Kami harap Sudan dan Sudan Selatan lebih aktif melakukan negosiasi. Karena pertikaian di kedua negara tak kunjung terselesaikan," ungkap Hillary, seperti dilansir The Telegraph, Jumat (3/8/2012).
Menurut Hillary, dibutuhkan jiwa kepemimpinan dan keterlibatan langsung dari dua kepala negara untuk menyelesaikan masalah politik. Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan harus rutin mengelar negosisi untuk menyelesaikan masalah hingga tuntas.
Ke depan, hasil negosiasi rutin ini nantinya akan menjadi keputusan penting bagi Sudan dan Sudan Selatan. Sebab pendapatan ekonomi kedua belah pihak sangat tergantung pada penjulan minyak.
Senada dengan ungkapan Hillary, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memaksa Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk segera membuat kesepakatan. Mengingat persengketaan hanya akan membuat kondisi perekonomian kedua negara semakin melemah.
Sejak memerdekakan diri pada 9 Juli 2011 dari Sudan, kedua negara ini terhimpit masalah pemisahan ekonomi. Persengketaan yang menjadi masalan utama bagi Sudan dan Sudan Selatan, antara lain bagi hasil produksi minyak, kewarganegaraan, dan wilayah perbatasan. Pangkal persengketaan itu telah membuat hubungan diplomatik Sudan dan Sudan Selatan kembali memanas pada Maret dan April lalu.
()
