Skotlandia konsen bahas referendum

Senin, 13 Februari 2012 - 14:58 WIB
Skotlandia konsen bahas...
Skotlandia konsen bahas referendum
A A A
Sindonews.com - Skotlandia mengadakan pembicaraan untuk menggelar referendum bagi Skotlandia. Perdana Menteri (PM) dan Sekertaris negera Skotlandia bertemu untuk merencanakan hal tersebut.

Sekretaris Negara Skotlandia, Michael Moore bertemu dengan Perdana Menteri pertama Skotlandia Alex Salmond untuk membahas referendum kemerdekaan.

Kedua belah pihak telah mencapai sebuah kesepakatan di bawah Scottish National Party (SNP) bahwa mereka akan melaksanakan sebuah rencana referendum kemerdekaan (Skotlandia) pada 2014.

Dalam pertemuan ini kedua belah pihak membahas perdebatan yang muncul sebelum referendum dilaksanakan. Perdebatan tersebut seperti siapa yang memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan referendum ini, dan juga mereka akan menurunkan usia terbawah para pemilih.

Pertemuan ini digelar sebelum PM Alex Salmond bertemu dengan PM Inggris David Cameron. Tidak ada kesepakatan di antara Inggris dan Skotlandia tentang rencana referendum ini.

Pemerintah Inggris mengatakan kekuatan konstitusi baru ini harus di serahkan kepada Istana Holyrood, sebagai sebuah hukum yang mengikat. Sebelumnya, Menteri Skotlandia mengatakan mereka berusaha berkoalisi untuk mendikte syarat-syarat jajak pendapat.

PM juga mengatakan Skotlandia bisa melangsungkan referendum pada 2014 mendatang tanpa wewenang, dimana keputusannya untuk melakukan referendum disambut baik di kota Westminster. Ia juga memperingati koalisi tersebut agar tidak melampirkan sejumlah persyaratan.

Antara pemerintah Inggris dan Skotlan juga berselisih paham tentang batasaan terbawah umur yang berlaku bagi pemilih apakah 16 atau 17 tahun. Kedua belah pihak terus melakukan survei kepada publik atas isu referendum ini.

Pemimpin Serikat buruh di Skotlandia, Johann Lamont mengatakan pertemuan ini harus digelas dengan sangat serius.

"Kesempatan ini bukanlah sebuah latihan pertama bagi PM, kita perlu melakukan sebuah pembicaraan yang bermakna, adil, transparan dalam menentukan referendum," ungkap Johann Lamont seperti dikutip dalam bbc.co.uk, Senin (13/2/2012).(azh)
()
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8364 seconds (0.1#10.140)