Pengangguran Bertambah, Presiden Brasil Desak Tak Ada Lagi Karantina

BRASILIA - Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyerukan tak ada lagi langkah karantina yang diterapkan di negara itu untuk memerangi virus corona (Covid-19) karena lapangan kerja hilang dan warga miskin menderita.

Saat berbicara untuk Rede TV, Bolsonaro mengkritik isolasi diri dan langkah lain yang diterapkan oleh otoritas lokal untuk membatasi penyebaran virus. Pendapat ini membuat dia bertentangan dengan Menteri Kesehatan Luiz Henrique Mendetta.

Mendetta mendesak warga Brasil melanjutkan social distancing (jarak sosial) maksimal untuk meredakan wabah di negara dengan sistem kesehatan rentan itu.

Dia menyatakan 200 juta peralatan pelindung pribadi akan tiba dari China bulan depan.

“Anda tak dapat menerapkan karantina lagi apapun dibandingkan yang sudah ada,” papar Bolsonaro.

Menurut Bolsonaro, banyak orang yang bertanya padanya kapan mereka dapat kembali bekerja.

Senat Brasil mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) pada Senin (30/3) malam yang menjamin beberapa warga termiskin dengan pendapatan USD117 per bulan selama tiga bulan. Paket bantuan itu dapat bernilai sekitar 50 miliar real Brasil (Rp157 triliun).

Menurut Bolsonaro, semua langkah untuk memerangi krisis itu dapat mencapai 800 miliar real Brasil (Rp2.516 triliun) dan ekonomi diperkirakan menyusut tahun ini. Ekonomi dapat menguat lagi dan kembali ke jalurnya dalam setahun.

Sebelumnya, Bolsonaro meningkatkan perselisihannya dengan pemerintah negara bagian, menyebut para gubernur di negara bagian yang terparah terkena wabah sebagai “para pembunuh lapangan kerja”.

Dia juga menyatakan demokrasi dapat terancam jika krisis virus corona mengakibatkan kekacauan sosial.

“Saat situasi bergerak menuju kekacauan, dengan pengangguran massal dan kelaparan, ini lahan subur untuk beberapa orang memanfaatkan, mencari cara mencapai kekuasaa ndan tak pernah meninggalkannya,” kata Bolsonaro di luar istana kepresidenan.

Bolsonaro pekan lalu memperingatkan Brasil dapat mengalami kerusakan “kenormalan demokratis”, menyebut risiko kerusuhan dan “sayap kiri” yang dapat memanfaatkan semua bentuk kekacauan.

Kubu populis sayap kanan yang dipimpin Bolsonaro menang pemilu 2018 dengan janji mengatasi korupsi.

Wabah virus corona di Brasil sudah mencapai 4.579 kasus terkonfirmasi dan 159 kematian di Brasil. Kondisi itu membuat pemerintah di penjuru dunia menyerukan wewenang darurat sehingga membuat khawatir para aktivis hak asasi manusia.

Sejauh ini para pemimpin politik di Brasil berupaya menegosiasikan langkah darurat seperti “anggaran perang” dikecualikan dari aturan fiskal. Namun banyak pihak mengkritik presiden yang dianggap mengabaikan risiko kesehatan.