Trump: Yerusalem Ibu Kota Israel, Palestina Beribukota di Yerusalem Timur

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, meluncurkan rencana perdamaian Israel-Palestina yang telah ditangguhkan selama kurang lebih dua tahun. Rencana perdamaian itu diluncurkan ketika ia menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Benny Gantz di Gedung Putih.

"Bersama-sama kita dapat mewujudkan fajar baru di Timur Tengah," kata Trump seperti dikutip dari Deutsche Welle, Rabu (29/1/2020).

Menyebutnya sebagai kesepakatan terberat yang pernah dibuat, Trump mengatakan kesepakatan itu adalah solusi dua negara yang realistis.

Berdasarkan kesepakatan itu, Trump menyatakan Yerusalem akan tetap menjadi Ibu Kota Israel yang tidak terbagi. Namun, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ibu Kota negara Palestina di masa depan harus terdiri dari bagian-bagian Yerusalem Timur dalam semacam perjanjian wilayah bersama.

Kesepakatan itu juga menyerukan pembekuan minimum selama empat tahun pembangunan permukiman Israel, meskipun itu akan memungkinkan Israel untuk mempertahankan kontrol atas sebagian besar permukiman ilegal yang telah dibangun.

Meskipun secara garis besar perjanjian itu memberikan beberapa konsesi kepada Palestina, termasuk menggandakan wilayah yang saat ini dikontrol, kesepakatan itu tidak meminta mereka untuk menyebrangi apa yang sebelumnya digambarkan sebagai garis batas dengan meminta Palestina untuk menerima pemukiman di Tepi Barat yang telah dibangun sebelumnya sebagai wilayah Israel.

Dalam kesempatan itu, Trump juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Oman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab atas bantuan mereka dalam proses perdamaian.

Sementara itu pada gilirannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyebut peluncuran rencana perdamaian Timur Tengah itu sebagai "hari bersejarah" yang setara dengan 14 Mei 1948, ketika Presiden AS Harry Truman menjadi pemimpin internasional pertama yang mengakui negara Israel.

"Tuan Presiden, saya percaya bahwa selama beberapa dekade, dan bahkan mungkin selama berabad-abad, kita akan mengingat 28 Januari 2020," kata Netayanhu, menambahkan rencana itu adalah rencana realistis untuk perdamaian yang tahan lama.

Rencana perdamaian yang disebut sebagai 'Kesepakatan Abad Ini' itu telah tertunda selama dua tahun karena ditolak oleh Palestina, yang wakilnya tidak diundang ke pertemuan itu. Para pejabat Palestina berpendapat bahwa Trump terlalu bias dalam mendukung pemerintah Israel dan hanya berusaha untuk mendukung pemerintah nasionalis Netanyahu.