Dua Ilmuwan Norwegia Diduga Bantu Iran Bikin Senjata Pemusnah Massal
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:36 WIB
Dua Ilmuwan Norwegia Diduga Bantu Iran Bikin Senjata Pemusnah Massal
A
A
A
OSLO - Dua peneliti di Universitas Sains dan Teknologi Norwegia (NTNU) di Trondheim telah didakwa dengan pelanggaran berbagi data dan sedang diselidiki oleh Layanan Keamanan Polisi (PST) atas dugaan berbagi informasi sensitif dengan Iran.
Kedua ilmuwan tersebut dilaporkan mengundang ilmuwan tamu dari Iran ke laboratorium canggih tanpa memberi tahu manajemen atau mengikuti prosedur yang berlaku. Selanjutnya keduanya dituduh berkontribusi terhadap pelanggaran data tentang pembuatan senjata pemusnah massal. Kedua ilmuwan itu telah ditangguhkan dari posisi mereka dan dilarang mangakses laboratorium universitas.
“Penelitian ini terkait dengan lingkungan yang lebih kecil, termasuk peneliti tamu dari Iran. Pertanyaan kunci bagi kami adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini dapat menjadi penting untuk pembuatan senjata pemusnah massal (WMD)," kata Direktur Komunikasi PST, Trond Hugubakken, kepada lembaga penyiaran Norwegia, NRK, yang dilansir Selasa (21/1/2020).
Dengan pengakuannya sendiri, kegiatan kedua ilmuwan yang diduga bertentangan dengan undang-undang kontrol ekspor itu pertama kali muncul pada musim semi 2019.
"Sampai sekarang, dua karyawan NTNU dituduh berkontribusi terhadap pelanggaran data dengan menyediakan akses tidak sah ke sistem komputer," jelas Hugubakken. Menurutnya, tidak dapat disangkal lagi bahwa penyelidikan akan diperluas.
"Interogasi masih dilakukan, dan bukti teknis sedang diperoleh. Investigasi masih dalam tahap awal dan diyakini memakan waktu," kata Hugubakken.
Selanjutnya kedua peneliti diskors dari kegiatan mereka di Institute of Mechanical Engineering and Manufacturing (MTP) NTNU dan dilarang mengakses laboratorium universitas. Wakil Presiden NTNU untuk penelitian, Bjarne Foss, menekankan bahwa para peneliti memiliki akses ke laboratorium teknologi tinggi di mana bahan-bahan canggih, seperti paduan logam, dianalisis.
"Kelompok peneliti ini, baik staf NTNU dan peneliti tamu Iran, menggunakan lab khusus, yang disebut lab Nano-mekanik, relatif intensif selama periode waktu yang singkat," kata Foss kepada surat kabar Universitetsavisa.
Sebagai respons, kata Foss, NTNU sekarang memperketat rutinitasnya. "Kami harus seterbuka mungkin, sementara pada saat yang sama ditutup seperlunya. Sistem harus didasarkan pada rasa saling percaya," kata Foss.
Iran saat ini tidak diketahui memiliki senjata pemusnah massal (WMD) atau tidak. Namun, negara itu telah menandatangani sejumlah perjanjian yang menolak kepemilikan WMD, termasuk Konvensi Senjata Biologis, Konvensi Senjata Kimia, dan Perjanjian Non-Proliferasi.
Iran memiliki pengetahuan langsung tentang dampak senjata pemusnah massal, karena puluhan ribu tentara dan warga sipil Iran menjadi korban senjata kimia selama Perang Iran-Irak tahun 1980-an.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama dengan anggota ulama lainnya telah mengeluarkan fatwa yang menentang pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata nuklir.
Kedua ilmuwan tersebut dilaporkan mengundang ilmuwan tamu dari Iran ke laboratorium canggih tanpa memberi tahu manajemen atau mengikuti prosedur yang berlaku. Selanjutnya keduanya dituduh berkontribusi terhadap pelanggaran data tentang pembuatan senjata pemusnah massal. Kedua ilmuwan itu telah ditangguhkan dari posisi mereka dan dilarang mangakses laboratorium universitas.
“Penelitian ini terkait dengan lingkungan yang lebih kecil, termasuk peneliti tamu dari Iran. Pertanyaan kunci bagi kami adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini dapat menjadi penting untuk pembuatan senjata pemusnah massal (WMD)," kata Direktur Komunikasi PST, Trond Hugubakken, kepada lembaga penyiaran Norwegia, NRK, yang dilansir Selasa (21/1/2020).
Dengan pengakuannya sendiri, kegiatan kedua ilmuwan yang diduga bertentangan dengan undang-undang kontrol ekspor itu pertama kali muncul pada musim semi 2019.
"Sampai sekarang, dua karyawan NTNU dituduh berkontribusi terhadap pelanggaran data dengan menyediakan akses tidak sah ke sistem komputer," jelas Hugubakken. Menurutnya, tidak dapat disangkal lagi bahwa penyelidikan akan diperluas.
"Interogasi masih dilakukan, dan bukti teknis sedang diperoleh. Investigasi masih dalam tahap awal dan diyakini memakan waktu," kata Hugubakken.
Selanjutnya kedua peneliti diskors dari kegiatan mereka di Institute of Mechanical Engineering and Manufacturing (MTP) NTNU dan dilarang mengakses laboratorium universitas. Wakil Presiden NTNU untuk penelitian, Bjarne Foss, menekankan bahwa para peneliti memiliki akses ke laboratorium teknologi tinggi di mana bahan-bahan canggih, seperti paduan logam, dianalisis.
"Kelompok peneliti ini, baik staf NTNU dan peneliti tamu Iran, menggunakan lab khusus, yang disebut lab Nano-mekanik, relatif intensif selama periode waktu yang singkat," kata Foss kepada surat kabar Universitetsavisa.
Sebagai respons, kata Foss, NTNU sekarang memperketat rutinitasnya. "Kami harus seterbuka mungkin, sementara pada saat yang sama ditutup seperlunya. Sistem harus didasarkan pada rasa saling percaya," kata Foss.
Iran saat ini tidak diketahui memiliki senjata pemusnah massal (WMD) atau tidak. Namun, negara itu telah menandatangani sejumlah perjanjian yang menolak kepemilikan WMD, termasuk Konvensi Senjata Biologis, Konvensi Senjata Kimia, dan Perjanjian Non-Proliferasi.
Iran memiliki pengetahuan langsung tentang dampak senjata pemusnah massal, karena puluhan ribu tentara dan warga sipil Iran menjadi korban senjata kimia selama Perang Iran-Irak tahun 1980-an.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama dengan anggota ulama lainnya telah mengeluarkan fatwa yang menentang pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata nuklir.
(mas)
