Wajah Berkumis Dubes AS Jadi Sasaran Kemarahan Warga Korsel
Jum'at, 17 Januari 2020 - 22:01 WIB
Wajah Berkumis Dubes AS Jadi Sasaran Kemarahan Warga Korsel
A
A
A
SEOUL - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan (Korsel) Harry Harris mendapat kritik dari petinggi pemerintahan Seoul karena menyarankan Korsel berkonsultasi dengan AS tentang kemungkinan membuka lagi pariwisata dengan Korea Utara (Korut).
Harris juga dikritik beberapa media lokal dan aktivis anti-AS terkait kumisnya yang disamakan dengan para pejabat era pemerintahan kolonial Jepang yang berkuasa di Korea pada 1910-1945.
AS dan Korsel berbeda pendapat dalam beberapa isu selama beberapa tahun terakhir, termasuk keinginan Presiden Korsel Moon Jae-in menjalin kerja sama ekonomi dengan Korut. AS juga meminta Korsel membayar miliaran dolar untuk mempertahankan pasukan AS di Korsel.
Harris menjelaskan pada media di Seoul pada Kamis (16/1) bahwa lebih baik bagi Korsel menjalin rencana apapun dengan Korut melalui grup kerja gabungan yang didirikan dengan AS untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu sanksi.
Pernyataan Harris itu memicu kecaman dari pejabat di Istana Biru kepresidenan Korsel pada Jumat (17/1).
"Sangat tidak tepat bagi dubes membuat komentar itu di media terkait pernyataan oleh presiden di negara tuan rumah," ungkap pejabat Korsel itu secara anonim pada Reuters.
Harris menjelaskan, Korsel merupakan negara berdaulatan dan menyatakan pariwisata tidak dilarang oleh sanksi internasional pada Korut. Tapi Harris menyatakan beberapa aspek program pariwisata dapat berpotensi terlibat masalah dengan sanksi.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel menolak berkomentar tentang pernyataan Harris. "Kebijakan terkait Korut dilakukan sesuai kedaulatan kami," papar pernyataan juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel.
Harris juga menyebut komentar publik tentang kumisnya. "Kumis saya, untuk beberapa lasan, telah menjadi poin daya tarik di sini. Saya memahami sejarah permusuhan antara kedua bangsa. Tapi saya bukan dubes Jepang-Amerika untuk Korea, saya dubes Amerika untuk Korea," papar Harris.
Harris juga dikritik beberapa media lokal dan aktivis anti-AS terkait kumisnya yang disamakan dengan para pejabat era pemerintahan kolonial Jepang yang berkuasa di Korea pada 1910-1945.
AS dan Korsel berbeda pendapat dalam beberapa isu selama beberapa tahun terakhir, termasuk keinginan Presiden Korsel Moon Jae-in menjalin kerja sama ekonomi dengan Korut. AS juga meminta Korsel membayar miliaran dolar untuk mempertahankan pasukan AS di Korsel.
Harris menjelaskan pada media di Seoul pada Kamis (16/1) bahwa lebih baik bagi Korsel menjalin rencana apapun dengan Korut melalui grup kerja gabungan yang didirikan dengan AS untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu sanksi.
Pernyataan Harris itu memicu kecaman dari pejabat di Istana Biru kepresidenan Korsel pada Jumat (17/1).
"Sangat tidak tepat bagi dubes membuat komentar itu di media terkait pernyataan oleh presiden di negara tuan rumah," ungkap pejabat Korsel itu secara anonim pada Reuters.
Harris menjelaskan, Korsel merupakan negara berdaulatan dan menyatakan pariwisata tidak dilarang oleh sanksi internasional pada Korut. Tapi Harris menyatakan beberapa aspek program pariwisata dapat berpotensi terlibat masalah dengan sanksi.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel menolak berkomentar tentang pernyataan Harris. "Kebijakan terkait Korut dilakukan sesuai kedaulatan kami," papar pernyataan juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel.
Harris juga menyebut komentar publik tentang kumisnya. "Kumis saya, untuk beberapa lasan, telah menjadi poin daya tarik di sini. Saya memahami sejarah permusuhan antara kedua bangsa. Tapi saya bukan dubes Jepang-Amerika untuk Korea, saya dubes Amerika untuk Korea," papar Harris.
(sfn)
