Kuwait Umumkan Pemerintahan Baru
Selasa, 17 Desember 2019 - 18:30 WIB
Kuwait Umumkan Pemerintahan Baru
A
A
A
KUWAIT CITY - Kantor berita Kuwait, KUNA, melaporkan bahwa negara itu telah membentuk pemerintahan baru pada Selasa (17/12/2019). Pemerintahan baru ini terbentuk sebulan setelah pemerintahan sebelumnya mengundurkan diri karena perselisihan antara anggota keluarga yang berkuasa dan parlemen.
Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah akan menjadi perdana menteri. Sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri, ia diangkat oleh penguasa Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah beberapa hari setelah pemerintah mengundurkan diri seperti dikutip dari Reuters.
Pengunduran diri itu terjadi setelah anggota parlemen meminta mosi tidak percaya terhadap menteri dalam negeri. Mosi tidak percaya itu sebagai dampak dari perselisihan antara pejabat senior, termasuk menteri dalam negeri dan menteri pertahanan, atas dugaan kesalahan penanganan dana publik.
Perdana menteri sementara Sheikh Jaber al-Mubarak al-Sabah awalnya telah dinominasikan untuk membentuk kabinet baru. Namun ia menolak tawaran itu, dengan mengutip kampanye media terhadapnya.
Kuwait, sekutu Amerika Serikat, memiliki sistem politik paling terbuka di kawasan Teluk Arab, dengan parlemen memiliki kekuasaan untuk meloloskan undang-undang dan memeriksa menteri.
Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah akan menjadi perdana menteri. Sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri, ia diangkat oleh penguasa Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah beberapa hari setelah pemerintah mengundurkan diri seperti dikutip dari Reuters.
Pengunduran diri itu terjadi setelah anggota parlemen meminta mosi tidak percaya terhadap menteri dalam negeri. Mosi tidak percaya itu sebagai dampak dari perselisihan antara pejabat senior, termasuk menteri dalam negeri dan menteri pertahanan, atas dugaan kesalahan penanganan dana publik.
Perdana menteri sementara Sheikh Jaber al-Mubarak al-Sabah awalnya telah dinominasikan untuk membentuk kabinet baru. Namun ia menolak tawaran itu, dengan mengutip kampanye media terhadapnya.
Kuwait, sekutu Amerika Serikat, memiliki sistem politik paling terbuka di kawasan Teluk Arab, dengan parlemen memiliki kekuasaan untuk meloloskan undang-undang dan memeriksa menteri.
(ian)
