AS Terapkan Sanksi pada Lingkaran Dalam PM Kamboja

PHNOM PENH - Negara-negara barat meningkatkan tekanan pada Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen terkait tindakan pemerintah pada oposisi. Amerika Serikat (AS) juga menyebut kekhawatiran tentang hubungan militer Kamboja dengan China.

Departemen Keuangan (Depkeu) AS menyatakan pihaknya menerapkan sanksi pada mantan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF) Kun Kim atas perannya dalam pengembangan real estate di provinsi Koh Kong dan hubungannya dengan lembaga negara China sehingga dia mendapat keuntungan keuangan yang besar.

"Kim menggunakan para tentara RCAF untuk intiminasi, menggusur dan membersihkan lahan yang diinginkan lembaga milik Republik Rakyat China. Kun Kim digantikan posisinya sebagai Kepala Staf RCAF karena Kim tidak membagi keuntungan dari bisnis ilegalnya dengan para pejabat senior pemerintahan Kamboja," papar pernyataan Depkeu AS.

Tiga anggota keluarga Kim dan lima lembaga yang dimiliki atau dikontrol individu-individu itu juga dikenai sanksi.

Pengusaha Kamboja Try Pheap yang juga anggota partai berkuasa pimpinan Hun Sen, juga diberi sanksi karena membangun konsorsium penebangan hutan ilegal dengan kolusi para pejabat.

11 lembaga milik Try Pheap yang didaftarkan di Kamboja juga mendapat sanksi. Kun Kim dan Try Pheap belum memberikan komentar.

Juru bicara partai berkuasa sekaligus Senator Sok Eysan menyatakan sanksi itu tidak efektif dan hanya bentuk dukungan bagi oposisi. "Mereka tidak memiliki aset di luar negeri dan jika mereka buduh tetap menyimpan aset di luar, biarkan saja mereka bekukan," kata Sok Eysan.

"Mereka melakukan ini hanya untuk mendukung boneka-boneka mereka, ini tidak efektif," ujar Sok Eysan merujuk pada oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang dibubarkan pada 2017.