Protes Pecah Saat India Dorong RUU Kewarganegaraan Kontroversial
Selasa, 10 Desember 2019 - 15:01 WIB
Protes Pecah Saat India Dorong RUU Kewarganegaraan Kontroversial
A
A
A
MUMBAI - Ratusan demonstran turun ke jalanan di India saat pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) di parlemen yang akan memberi kewarganegaraan pada minoritas non-Muslim dari tiga negara bagian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) India Amit Shah mengajukan RUU Amandemen Kewarganegaraan (CAB) di majelis rendah India yang memicu debat. Partai-partai oposisi menentang RUU yang menciptakan dasar hukum untuk memberi kewarganegaraan India berdasarkan agama. RUU itu akan menjadi yang pertama kali untuk jenis tersebut.
RUU itu awalnya dikenalkan pada 2016 selama periode pertama pemerintahan Modi tapi dihentikan setelah muncul unjuk rasa. RUU itu mengusulkan memberi kewarganegaraan India pada non-Muslim yang datang ke India dari Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan sebelum 2015.
Para politisi oposisi dan demonstran di beberapa kota India menyatakan RUU itu sangat diskriminatif terhadap Muslim dan melanggar konstitusi sekuler India.
Shah dan Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi menyatakan RUU itu diperlukan. "Di tiga negara bagian itu, pemeluk Hindu, Budha, Sikh, Jain, Parsi, dan Kristen, pengikut enam agama itu telah lama tertekan," tutur Shah sebelum RUU itu dibahas parlemen.
Namun pengunjuk rasa di Assam memblokir jalan, membakar ban dan menulis slogan menentang RUU itu. Pertokoan, bisnis, lembaga pendidikan dan keuangan tutup akibat unjuk rasa.
"Kami akan berjuang dan menentang RUU itu hingga tetes terakhir darah kami," tegas penasehat Persatuan Pelajar Seluruh Assam Samujjal Bhattacharya pada Reuters.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) India Amit Shah mengajukan RUU Amandemen Kewarganegaraan (CAB) di majelis rendah India yang memicu debat. Partai-partai oposisi menentang RUU yang menciptakan dasar hukum untuk memberi kewarganegaraan India berdasarkan agama. RUU itu akan menjadi yang pertama kali untuk jenis tersebut.
RUU itu awalnya dikenalkan pada 2016 selama periode pertama pemerintahan Modi tapi dihentikan setelah muncul unjuk rasa. RUU itu mengusulkan memberi kewarganegaraan India pada non-Muslim yang datang ke India dari Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan sebelum 2015.
Para politisi oposisi dan demonstran di beberapa kota India menyatakan RUU itu sangat diskriminatif terhadap Muslim dan melanggar konstitusi sekuler India.
Shah dan Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi menyatakan RUU itu diperlukan. "Di tiga negara bagian itu, pemeluk Hindu, Budha, Sikh, Jain, Parsi, dan Kristen, pengikut enam agama itu telah lama tertekan," tutur Shah sebelum RUU itu dibahas parlemen.
Namun pengunjuk rasa di Assam memblokir jalan, membakar ban dan menulis slogan menentang RUU itu. Pertokoan, bisnis, lembaga pendidikan dan keuangan tutup akibat unjuk rasa.
"Kami akan berjuang dan menentang RUU itu hingga tetes terakhir darah kami," tegas penasehat Persatuan Pelajar Seluruh Assam Samujjal Bhattacharya pada Reuters.
(sfn)
