AS Kerahkan Puluhan Kendaraan Militer ke Ladang Minyak Suriah
AS Kerahkan Puluhan Kendaraan Militer ke Ladang Minyak Suriah
A
A
A
DAMASKUS - Pasukan Amerika Serikat (AS) mengerahkan puluhan kendaraan militer di dekat ladang minyak di wilayah Rumeilan di provinsi Al-Hasakah timur laut Suriah. Begitu laporan stasiun televisi negara Suriah pada hari Kamis.
"Peralatan itu dipindahkan dari posisi AS di utara provinsi Raqqa dan barat provinsi Al-Hasakah," kata media itu yang dinukil Sputnik, Jumat (29/11/2019).
Awal bulan ini dilaporkan bahwa konvoi militer AS yang terdiri dari 22 kendaraan militer dan dua truk melintasi perbatasan Suriah-Irak dan menempatkan diri di dekat beberapa cadangan minyak di Suriah timur laut.
Sekitar 90 persen cadangan minyak Suriah terkonsentrasi di sebelah timur Sungai Eufrat, wilayah yang sebelumnya merupakan benteng dan sumber pendapatan utama bagi ISIS dan sekarang sebagian besar dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin oleh Kurdi.
Presiden AS Donald Trump sendiri telah mengkonfirmasi beberapa kali bahwa niat utama negaranya di Suriah adalah untuk mempertahankan kontrol atas ladang minyak di timur lautnya.
"Kami memiliki pasukan kami di luar sana, dan kami akan membawa banyak dari mereka pulang, tetapi sekali lagi kami menjaga minyak," kata Trump pada awal pertemuannya dengan timpalannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan pada 13 November lalu.
Damaskus pada gilirannya telah menyuarakan protes terhadap kehadiran kontingen militer Amerika di negara itu dan rencana AS untuk mengamankan minyak Suriah. Pada 15 November, Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan bahwa Damaskus akan mengajukan keluhan kepada PBB tentang tujuan Washington untuk mengendalikan ladang minyak Suriah.
"Namun, Anda dan saya, dan banyak orang lain di dunia tahu bahwa tidak ada PBB karena tidak ada hukum internasional; jadi, semua keluhan yang diajukan di PBB tetap dalam laci," keluh presiden Suriah itu kepada wartawan.
Sementara itu, Perwakilan Khusus AS untuk Keterlibatan Suriah James Jeffrey dalam perkembangan terakhir menyatakan bahwa Washington tidak melakukan sesuatu yang ilegal dengan mengamankan ladang minyak di Suriah.
"Saya memiliki keyakinan bahwa itu legal di bawah hukum internasional," kata Jeffrey menanggapi apakah dia menganggap AS mengambil minyak di republik Arab yang legal di bawah hukum internasional.
"Kami tidak melakukan apa pun yang ilegal, SDF (Pasukan Demokrat Suriah) terus bekerja dan mengendalikan ladang (minyak) seperti di masa lalu, kami akan memfasilitasi pekerjaan itu sebagai bagian dari strategi keseluruhan kami terhadap Suriah," ujarnya.
Gedung Putih pada awal Oktober mengumumkan bahwa pasukan AS akan mundur dari Suriah utara, tempat mereka mendukung pejuang-pejuang Kurdi. Keputusan ini membuka jalan bagi operasi militer Turki yang menargetkan milisi Kurdi, yang diyakini terkait dengan kelompok-kelompok ekstremis dan ISIS. Namun, AS sejak itu menekankan ingin mempertahankan kendali ladang minyak di Suriah utara.
"Peralatan itu dipindahkan dari posisi AS di utara provinsi Raqqa dan barat provinsi Al-Hasakah," kata media itu yang dinukil Sputnik, Jumat (29/11/2019).
Awal bulan ini dilaporkan bahwa konvoi militer AS yang terdiri dari 22 kendaraan militer dan dua truk melintasi perbatasan Suriah-Irak dan menempatkan diri di dekat beberapa cadangan minyak di Suriah timur laut.
Sekitar 90 persen cadangan minyak Suriah terkonsentrasi di sebelah timur Sungai Eufrat, wilayah yang sebelumnya merupakan benteng dan sumber pendapatan utama bagi ISIS dan sekarang sebagian besar dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin oleh Kurdi.
Presiden AS Donald Trump sendiri telah mengkonfirmasi beberapa kali bahwa niat utama negaranya di Suriah adalah untuk mempertahankan kontrol atas ladang minyak di timur lautnya.
"Kami memiliki pasukan kami di luar sana, dan kami akan membawa banyak dari mereka pulang, tetapi sekali lagi kami menjaga minyak," kata Trump pada awal pertemuannya dengan timpalannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan pada 13 November lalu.
Damaskus pada gilirannya telah menyuarakan protes terhadap kehadiran kontingen militer Amerika di negara itu dan rencana AS untuk mengamankan minyak Suriah. Pada 15 November, Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan bahwa Damaskus akan mengajukan keluhan kepada PBB tentang tujuan Washington untuk mengendalikan ladang minyak Suriah.
"Namun, Anda dan saya, dan banyak orang lain di dunia tahu bahwa tidak ada PBB karena tidak ada hukum internasional; jadi, semua keluhan yang diajukan di PBB tetap dalam laci," keluh presiden Suriah itu kepada wartawan.
Sementara itu, Perwakilan Khusus AS untuk Keterlibatan Suriah James Jeffrey dalam perkembangan terakhir menyatakan bahwa Washington tidak melakukan sesuatu yang ilegal dengan mengamankan ladang minyak di Suriah.
"Saya memiliki keyakinan bahwa itu legal di bawah hukum internasional," kata Jeffrey menanggapi apakah dia menganggap AS mengambil minyak di republik Arab yang legal di bawah hukum internasional.
"Kami tidak melakukan apa pun yang ilegal, SDF (Pasukan Demokrat Suriah) terus bekerja dan mengendalikan ladang (minyak) seperti di masa lalu, kami akan memfasilitasi pekerjaan itu sebagai bagian dari strategi keseluruhan kami terhadap Suriah," ujarnya.
Gedung Putih pada awal Oktober mengumumkan bahwa pasukan AS akan mundur dari Suriah utara, tempat mereka mendukung pejuang-pejuang Kurdi. Keputusan ini membuka jalan bagi operasi militer Turki yang menargetkan milisi Kurdi, yang diyakini terkait dengan kelompok-kelompok ekstremis dan ISIS. Namun, AS sejak itu menekankan ingin mempertahankan kendali ladang minyak di Suriah utara.
(ian)
Explore More