Korut Enggan Berunding Sebelum Kebijakan Permusuhan AS Dicabut
Rabu, 20 November 2019 - 23:08 WIB
Korut Enggan Berunding Sebelum Kebijakan Permusuhan AS Dicabut
A
A
A
SEOUL - Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Utara (Korut) Choe Son-hui menyatakan Amerika Serikat (AS) harus mencabut kebijakan permusuhannya terhadap Pyongyang untuk memulai lagi perundingan denuklirisasi yang terhenti.
Choe menjelaskan setelah bertemu Menlu Rusia Sergey Lavrov bahwa mustahil menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump jika AS mempertahankan kebijakan permusuhan.
Choe tidak secara spesifik menyebut kebijakan yang dia maksud tapi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korut menyatakan resolusi terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang catatan hak asasi manusia (HAM) Korut adalah bagian dari provokasi politik AS.
"Dengan kondisi itu, saya pikir KTT bukan benar-benar isu kepentingan kami," papar Choe, dilansir kantor berita Korut, Yonhap.
Sebelumnya, Korut menyatakan Trump bicara terlalu banyak mengenai perundingan denuklirisasi yang selalu diklaim sebagai keberhasilan Washington. Pyongyang juga kembali mengatakan, mereka berharap mendapatkan kompensasi klaim tersebut.
"Kami tidak ada yang mendesak dan tidak berniat untuk duduk di atas meja dengan AS yang rumit. Kami mengharapkan kompensasi untuk setiap pencapaian administratif yang Presiden AS bicarakan terlalu banyak selama lebih dari setahun terakhir," kata pejabat Korut Kim Yong Chol.
Dia menambahkan, "Mungkin berkonsultasi tentang denuklirisasi ketika pembangunan kepercayaan antara Korut dan AS berjalan terlebih dahulu dan semua ancaman terhadap keamanan serta pembangunan Korut dihilangkan."
Choe menjelaskan setelah bertemu Menlu Rusia Sergey Lavrov bahwa mustahil menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump jika AS mempertahankan kebijakan permusuhan.
Choe tidak secara spesifik menyebut kebijakan yang dia maksud tapi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korut menyatakan resolusi terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang catatan hak asasi manusia (HAM) Korut adalah bagian dari provokasi politik AS.
"Dengan kondisi itu, saya pikir KTT bukan benar-benar isu kepentingan kami," papar Choe, dilansir kantor berita Korut, Yonhap.
Sebelumnya, Korut menyatakan Trump bicara terlalu banyak mengenai perundingan denuklirisasi yang selalu diklaim sebagai keberhasilan Washington. Pyongyang juga kembali mengatakan, mereka berharap mendapatkan kompensasi klaim tersebut.
"Kami tidak ada yang mendesak dan tidak berniat untuk duduk di atas meja dengan AS yang rumit. Kami mengharapkan kompensasi untuk setiap pencapaian administratif yang Presiden AS bicarakan terlalu banyak selama lebih dari setahun terakhir," kata pejabat Korut Kim Yong Chol.
Dia menambahkan, "Mungkin berkonsultasi tentang denuklirisasi ketika pembangunan kepercayaan antara Korut dan AS berjalan terlebih dahulu dan semua ancaman terhadap keamanan serta pembangunan Korut dihilangkan."
(sfn)
