AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Menteri Dalam Negeri Kuba
Minggu, 17 November 2019 - 13:15 WIB
AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Menteri Dalam Negeri Kuba
A
A
A
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menuturkan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Dalam Negeri Kuba, Cesar Gandarilla Bermejo. Pompeo menyebut, sanksi ini terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan Bermejo.
Pompeo menuturkan, di bawah pimpinan Bermejo, Kementerian Dalam Negeri Kuba telah terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Pompoe menyebut, pelanggaran HAM ini tidak hanya terjadi di Kuba, tapi juga di Venezule, dengan mendukung rezim Caracas.
"Di bawah pimpinan Julio Cesar Gandarilla Bermejo, Kementerian Dalam Negeri Kuba telah terlibat dalam pelanggaran HAM di Venezuela, secara sewenang-wenang menangkap ribuan warga Kuba, dan secara tidak sah menahan lebih dari 100 tahanan politik. Hari ini kami meminta pertanggungjawabannya," ucapnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (17/11/2019).
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan sebelumnya melemparkan kecamanan atas penindasan HAM dan kebebasan mendasar di Kuba.
"AS terus mendukung rakyat Kuba dan Venezuela, dan Departemen menerapkan penunjukan ini dengan tujuan itu dalam pikiran," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri AS.
"Penindasan rezim Castro atas HAM dan kebebasan mendasar di Kuba dan Venezuela memerlukan perhatian dunia dan panggilan internasional yang lebih keras untuk bertindak Kami sangat mendorong pemerintah lain dan organisasi internasional menuntut akuntabilitas pemerintah Kuba karena melanggar dan menyalahgunakan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar," ungkpanya.
Pompeo menuturkan, di bawah pimpinan Bermejo, Kementerian Dalam Negeri Kuba telah terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Pompoe menyebut, pelanggaran HAM ini tidak hanya terjadi di Kuba, tapi juga di Venezule, dengan mendukung rezim Caracas.
"Di bawah pimpinan Julio Cesar Gandarilla Bermejo, Kementerian Dalam Negeri Kuba telah terlibat dalam pelanggaran HAM di Venezuela, secara sewenang-wenang menangkap ribuan warga Kuba, dan secara tidak sah menahan lebih dari 100 tahanan politik. Hari ini kami meminta pertanggungjawabannya," ucapnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (17/11/2019).
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan sebelumnya melemparkan kecamanan atas penindasan HAM dan kebebasan mendasar di Kuba.
"AS terus mendukung rakyat Kuba dan Venezuela, dan Departemen menerapkan penunjukan ini dengan tujuan itu dalam pikiran," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri AS.
"Penindasan rezim Castro atas HAM dan kebebasan mendasar di Kuba dan Venezuela memerlukan perhatian dunia dan panggilan internasional yang lebih keras untuk bertindak Kami sangat mendorong pemerintah lain dan organisasi internasional menuntut akuntabilitas pemerintah Kuba karena melanggar dan menyalahgunakan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar," ungkpanya.
(esn)
