Menlu Retno Ungkap Prioritas Polugri RI Lima Tahun ke Depan
Selasa, 29 Oktober 2019 - 17:05 WIB
Menlu Retno Ungkap Prioritas Polugri RI Lima Tahun ke Depan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengungkap prioritas politik luar negeri Indonesia untuk masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Retno menyebut, setidaknya ada lima prioritas politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun ke depan.
"Dengan mempertimbangkan amanah konstitusi, dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, maka prioritas polugri lima tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan polugri lima tahun ke belakang, ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian. Penguatan antara lain dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi. Prioritas polugri Indonesia akan bertumpu pada prioritas 4+1," ucap Retno pada Selasa (29/10/2019).
Retno menyebut, prioritas pertama Indonesia adalah penguatan diplomasi ekonomi. Menurutnya, ada beberapa langkah yang diambil untuk memperkuat diplomasi ekonomi, yang pertama adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik.
Langkah kedua, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional. Langkah ketiga, papar Retno adalah penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Langkah keempat, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbond investment.
Langkah kelima, ucap Retno, diplomasi juga akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia. Langkah keenam dan terakhir, adalah mendorong economi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya alam.
Dia kemudian mengatakan, prioritas kedua Indonesia adalah diplomasi perlindungan. "Diplomasi perlindungan masih akan menjadi prioritas polugri Indonesia dalam lima tahun ke depan. Negara harus terus hadir untuk melindungi WNI di luar negeri," ucapnya.
"Prioritas ketiga, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Diplomasi harus dapat bekerja untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan," ungkapnya.
"Selain itu, kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, dan demokrasi sebagai identitas bangsa Indonesia akan terus diintensifkan. Kerja sama melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat. Diplomasi kedaulatan akan terus dipertebal. Kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar. Kita tidak akan mundur satu sentimeter pun untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia," sambungnya.
Prioritas keempat, jelas Retno adalah menigkatkan kontribusi indo dan kepemimpinan di kawasan dan dunia. Dia menyebut, lima tahun kedepan akan menjadi tahun yang sangay sibuk bagi Indonesia, karena Indonesia akan menduduki jabatan anggota Dewan Keamanan hingga 2020, Dewan HAM hingga 2021, menjadi ketua ASEAN pada 2023 dan menjadi ketua G20 pada 2023.
"Selain empat prioritas, terdapat satu isu tambahan atau kita sebut "plus one" untuk dapat mendukung pencapaian empat prioritas. berbagai prioritas itu tidak akan dapat tercapai jika kita tidak memiliki infrastruktur diplomasi yang kuat. "Plus one" adalah infrastruktur diplomasi yang kuat untuk itu kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat infrastruktur diplomasi serta mendidik para diplomat menjadi diplomat yang handal dan berkualitas," ujarnya.
Retno menambahkan beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah reformasi diplomasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika dan transformasi digital.
"Tanpa transformasi digital, diplomasi Indonesia akan tertinggal oleh kemajuan era digital dewasa ini. Digitalisasi diplomasi akan meningkatkan efektifitas dan kualitas serta interaksi dalam berbagai pelaksanaan prioritas diplomasi," tukasnya.
"Dengan mempertimbangkan amanah konstitusi, dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, maka prioritas polugri lima tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan polugri lima tahun ke belakang, ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian. Penguatan antara lain dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi. Prioritas polugri Indonesia akan bertumpu pada prioritas 4+1," ucap Retno pada Selasa (29/10/2019).
Retno menyebut, prioritas pertama Indonesia adalah penguatan diplomasi ekonomi. Menurutnya, ada beberapa langkah yang diambil untuk memperkuat diplomasi ekonomi, yang pertama adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik.
Langkah kedua, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional. Langkah ketiga, papar Retno adalah penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Langkah keempat, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbond investment.
Langkah kelima, ucap Retno, diplomasi juga akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia. Langkah keenam dan terakhir, adalah mendorong economi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya alam.
Dia kemudian mengatakan, prioritas kedua Indonesia adalah diplomasi perlindungan. "Diplomasi perlindungan masih akan menjadi prioritas polugri Indonesia dalam lima tahun ke depan. Negara harus terus hadir untuk melindungi WNI di luar negeri," ucapnya.
"Prioritas ketiga, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Diplomasi harus dapat bekerja untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan," ungkapnya.
"Selain itu, kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, dan demokrasi sebagai identitas bangsa Indonesia akan terus diintensifkan. Kerja sama melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat. Diplomasi kedaulatan akan terus dipertebal. Kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar. Kita tidak akan mundur satu sentimeter pun untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia," sambungnya.
Prioritas keempat, jelas Retno adalah menigkatkan kontribusi indo dan kepemimpinan di kawasan dan dunia. Dia menyebut, lima tahun kedepan akan menjadi tahun yang sangay sibuk bagi Indonesia, karena Indonesia akan menduduki jabatan anggota Dewan Keamanan hingga 2020, Dewan HAM hingga 2021, menjadi ketua ASEAN pada 2023 dan menjadi ketua G20 pada 2023.
"Selain empat prioritas, terdapat satu isu tambahan atau kita sebut "plus one" untuk dapat mendukung pencapaian empat prioritas. berbagai prioritas itu tidak akan dapat tercapai jika kita tidak memiliki infrastruktur diplomasi yang kuat. "Plus one" adalah infrastruktur diplomasi yang kuat untuk itu kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat infrastruktur diplomasi serta mendidik para diplomat menjadi diplomat yang handal dan berkualitas," ujarnya.
Retno menambahkan beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah reformasi diplomasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika dan transformasi digital.
"Tanpa transformasi digital, diplomasi Indonesia akan tertinggal oleh kemajuan era digital dewasa ini. Digitalisasi diplomasi akan meningkatkan efektifitas dan kualitas serta interaksi dalam berbagai pelaksanaan prioritas diplomasi," tukasnya.
(esn)
