Kesulitan Keuangan, Staf PBB Terancam Tidak Terima Gaji

NEW YORK - PBB kemungkinan tidak memiliki cukup uang untuk membayar gaji staf mereka bulan depan jika negara-negara anggota tidak membayar hutang mereka. Demikian peringatan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

Ia mengatakan kepada 193 anggota komite anggaran Majelis Umum PBB bahwa jika dia tidak bekerja sejak Januari untuk memotong pengeluaran maka PBB tidak akan memiliki likuiditas untuk mendukung pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.

"Bulan ini, kita akan mencapai defisit terdalam dekade ini. Kita mengambil risiko memasuki November tanpa cukup uang tunai untuk menutupi gaji," kata Guterres.

"Pekerjaan kami dan reformasi kami dalam bahaya," ia memperingatkan seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (9/10/2019).

Amerika Serikat (AS) adalah kontributor terbesar - bertanggung jawab atas 22 persen dari lebih dari USD3,3 miliar anggaran reguler untuk 2019, yang digunakan untuk membayar kerja-kerja termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, urusan ekonomi dan sosial serta komunikasi.

Washington berhutang sekitar USD381 juta untuk anggaran reguler sebelumnya dan USD674 juta untuk anggaran reguler 2019. Misi AS untuk PBB mengkonfirmasi angka-angka tersebut. Namun mereka tidak segera menanggapi permintaan komentar kapan kemungkinan pembayaran dilakukan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington memikul beban yang tidak adil dari biaya PBB dan telah mendorong reformasi badan dunia itu. Guterres telah bekerja untuk meningkatkan operasi PBB dan memangkas biaya.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan sejauh ini 129 negara telah membayar iuran mereka untuk 2019, yang berjumlah hampir USD2 miliar.

Guterres mengatakan dia memperkenalkan langkah-langkah luar biasa bulan lalu untuk mengatasi kekurangan itu - pos-pos yang kosong tidak dapat diisi, hanya perjalanan penting yang diizinkan, beberapa pertemuan mungkin harus dibatalkan atau ditangguhkan. Operasi PBB di New York, Jenewa, Wina dan Nairobi dan di komisi regional akan terpengaruh.

Misi penjaga perdamaian PBB didanai oleh anggaran terpisah, yaitu anggaran pemeliharaan perdamaian USD6,7 miliar untuk tahun ini hingga 30 Juni 2019 dan USD6,51 miliar untuk tahun ini hingga 30 Juni 2020.

AS bertanggung jawab atas hampir 28 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian tetapi telah berjanji untuk hanya akan membayar sebesar 25 persen - seperti yang dipersyaratkan oleh hukum AS. Washington saat ini berutang USD2,4 miliar untuk misi penjaga perdamaian.

Negara-negara yang memberikan kontribusi terbesar adalah Ethiopia, India, Bangladesh, Nepal, dan Rwanda. Mereka membayar pasukan mereka sesuai dengan skala gaji nasional mereka dan diganti oleh PBB. Pada Juli 2019, PBB membayar USD1.428 per bulan per tentara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan operasi penjagaan perdamaiannya menelan biaya kurang dari setengah dari satu persen dari pengeluaran militer dunia.